PKS Minta Pemerintah Pressure Arab Saudi Terkait Penangguhan Visa Umrah Indonesia

Dengarkan Versi Suara
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf saat menghadiri forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020)

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan, pemerintah memiliki modal untuk menekan Arab Saudi terkait keputusan penangguhan visa umrah jemaah Indonesia.

Modal tersebut antara lain hubungan antarpemerintah hingga relasi kepala negara yang baik.

“Kementerian maupun dirjen haji relatif cukup proaktif. Kemudian hubungan Arab Saudi dengan Indonesia kan relatif baik. Karena itu data dan fakta yang sudah kita lakukan secara baik ini harus dijadikan sebagai kapital untuk pressure,” ujar Bukhori dalam forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).

Bukhori menyatakan, seharusnya pemerintah tak hanya menerima begitu saja atas keputusan Arab Saudi.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan desakan karena Arab Saudi tidak bisa semena-mena mengabaikan jemaah umroh Indonesia.

“Tidak hanya sekadar defence, pressure kepada Arab Saudi karena Arab Saudi tidak boleh semena-mena untuk kemudian mengabaikan hak-hak jemaah,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Essam Abed Althgafi angkat bicara soal kebijakan pemerintah Saudi terkait penangguhan sementara ibadah umrah dan wisata bagi jemaah asal Indonesia.

Kebijakan ini tak hanya berlaku bagi Indonesia semata, tetapi 22 negara lain yang diduga telah terpapar virus corona jenis baru atau Covid-19.

“Adapun larangan pemegang visa wisata untuk melaksanakan ibadah umrah dan berkunjung ke Masjid Nabawi, ini merupakan perpanjangan dari penangguhan semua visa umrah dari seluruh negara dan warga negara asing,” kata Essam seperti dilansir Kompas.com dari akun Twitter resmi Kedubes Arab di Indonesia, Jumat (28/2/2020).

“Hal tersebut dilakukan untuk menjaga seluruh umat muslim dan umat manusia dari penyebaran virus tersebut,” imbuh Essam.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sudah memanggil Dubes Arab Saudi untuk Indonesia untuk meminta klarifikasi. “Di dalam butir dua ada beberapa negara, 23 negara (yang ditangguhkan), salah satunya Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia itu kan belum (terinfeksi corona),” kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Retno menilai, seharusnya Pemerintah Saudi dapat membuat pengecualian untuk Indonesia. “Jadi, alasan bahwa mengani Covid-19 sudah confirm dan sebagainya, sampai saat ini sebenarnya belum relevan diberlakukan untuk Indonesia,” kata Retno. (kompas.com)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar