Tangani COVID-19 Pemprov Sultra Siapkan Dana Rp25 Miliar

DINAMIKASULTRA.COM,KENDARI-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyampaikan bahwa Permrov telah menyiapkan dana kurang lebih sebanyak Rp25 miliar dana tak terduga untuk menangani pademi wabah virus Corona (COVID-19) sehingga tidak mewabah di daerah itu.

Hal itu disampaikan Gubernur Sultra Ali Mazi, saat konferensi pers penyerahan 40 koli alat pelindung diri (APD) dari Gugus Tugas Nasional melalui Danrem 143/Haluoleo kepada Pemprov selanjutnya Pemprov melanjutkan pada Gugus Tugas agar Gugus Tugas segera menyebarkan ke 17 kabupaten/kota, di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin.

“Jadi dana tak terduga yang sudah kita alokasikan untuk penanganan ini (COVID-19) adalah kurang lebih Rp25 miliar, ini dana tak terduga. Tapi kalau ada lagi kebutuhan yang mendesak kita masih bisa gunakan APBD kita,” kata Ali Mazi.

Menurut Ali Mazi, Sulawesi Tenggara khususnya di kabupaten/kota sudah siap menangani virus corona, baik menggunakan dana sendiri maupun anggaran dari pemerintah provinsi.

Suasana konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin (30/3/2020). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan Rp25 miliar dana tak terduga untuk penanganan COVID-19 di daerah itu. (ANTARA/Harianto)

“Dan ini kan kita jalankan sesuai dengan perintah Presiden, itu semua kita jalankan. ndak ragu-ragu pemerintah kok. Kalau memang kurang lagi tadi (APBD). Tujuan kita adalah bagaimana COVID-19 ini tidak tidak menular kepada masyarakat Sulawesi Tenggara dan bisa kita selesaikan,” ungkapnya.

Ali Mazi juga mengungkapkan, selain menyiapkan Rp25 miliar dana tak terduga, Pemprov juga telah menyiapkan ratusan tempat ruang isolasi dalam penanganan virus corona diantaranya gedung pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pemprov Sultra, Diklat Pertanian dan Perkebunan, VVIP Bandara serta gedung bekas sekolah SMA Angkasa di Bandara Haluoleo.

“Jadi kita sudah sediakan kurang lebih 125 kamar tersebar di Kota Kendari. Mudah-mudahan ini semua bisa teratasi dan insya Allah kita tidak harapkan pasien dalam pengawasan (PDP) begitu banyak di Sulawesi Tenggara,” harapnya.(antara)