Akademisi Juga Menolak Keras Rencana 500 TKA Cina Masuk Sultra

DINAMIKASULTRA.COM,KENDARI-Selain pengamat politik dan kalangan pelaku politik yang memberi komentar terkait rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) China di Sulawesi Tenggara (Sultra), dimana Sultra masih dalam ancaman pandemik penyebaran virus corona, pihak akademisi dari Universitas Halu Oleo (UHO) yang merupakan universitas ternama di Sultra juga ikut angkat bicara menolak keras kedatangan TKA asal Cina masuk Sultra..

Adalah Wakil Rektor 3 UHO Dr. Nur Arafah, SP, M.Si, yang juga Dosen Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO Kendari, yang juga ikut menyampaikan pernyataan sikap menolak kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk masuk di Sultra.

Beberapa alasan yang dikemukakan, menjadi dasar dari penolakan tersebut diantaranya, pertama, sesuai dokumen Amdal bahwa PT.VDNI akan memprioritaskan tenaga kerja lokal dan jika ada yang belum terampil akan dilatih kompetensinya untuk bisa melakukan kegiatan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, nyatanya sampai saat ini belum ada informasi soal itu.

Kedua, komitmen hukum dalam izin lingkungan PT.VDNI untuk menghindari dan mengelola persepsi negatif, apalagi sampai terjadi keresahan masyarakat, juga tidak dilaksanakan alias tidak dilakukan. Terkait soal persepsi negatif yang melahirkan keresahan dimaksud kata Nur Arafah sudah berulang kali terjadi. Ini menunjukkan bahwa PT.VDNI telah melakukan pelanggaran terhadap ijin lingkungan. “Silahkan Polda melakukan penyidikan karena bukti ini sudah jelas menimbulkan keresahan masyarakat,” ungkapnya, Sabtu (2/5/2020).
.
Ketiga, situasi dan kondisi masyarakat Sultra yang dilarang keluar sementara mereka bisa masuk. Ini bisa ditafsirkan bahwa jangan-jangan masalah COVID-19 hanya sekedar isu, agar masyarakat tidak bisa memantau sepak terjang mereka dalam mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) Sultra.

Ke empat, potensi kerusakan lingkungan fisik, kimia, biologi dan sosial. “Apakah selama ini mereka telah melakukan pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara prudent. rasanya itu juga belum, dan itu bisa kita cek di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sultra atau Konawe,” tukasnya.

Selain itu dalam jangka panjang dikhawatirkan akan menimbulkan konflik horisontal di masyarakat, baik kaitannya dalam hal masalah serapan tenaga kerja lokal maupun perubahan nilai budaya pada masyarakat setempat.(ds/skr/gtr)