Resimen Mahasiswa Sulawesi Tenggara Tolak Rencana Kedatangan 500 TKA Cina

DINAMIKSULTRA.COM,KENDARI-Rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Negara Cina yang akan bekerja di perusahaan pemurnian nikel (smelter) PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) dan PT Obsidia Stainless Stell (OSS) di Morosi, Kabupaten Konawe, melalui kebijakan izin pemerintah pusat, menuai banyak reaksi penolakan dari beberapa pihak.

Reaksi penolakan juga datang dari organisasi baret ungu Resimen Mahasiswa (Menwa) Haluoleo, Sulawesi Tenggara sebagai komponen cadangan utama bela negara. Melalui Dr. Umar Marhum, A.Md, STP.MH selaku Wakil Komandan Resimen Mahasiswa (Menwa) Haluoleo Sultra, menyebutkan reaksi penolakan oleh Menwa tersebut sebagai bentuk aplikasi bela negara yang telah tertanam pada setiap diri anggota resimen mahasiswa. Setelah mencermati gejala ancaman non militer yang akan timbul dari kebijakan pemerintah pusat.

Menurut Umar Marhum, resimen mahasiswa menolak keras kedatangan TKA asal Cina tersebut dengan berbagai pertimbangan. Pertama, dipandang dari sisi ilmu manajemen pengelolaan ketenagakerjaan, kedatangan TKA tersebut akan memicu terjadinya konflik horizontal dari kalangan pekerja lokal, yang lahir dari sebuah kecemburuan sosial. Kedua, Pemerintah seakan mengabaikan penderitaan tenaga kerja lokal yang banyak dirumahkan, bahkan ada yang di PHK akibat dari dampak virus Corona.

Ketiga, pemerintah juga telah melanggar konsistensi aturan yang mereka terapkan, dimana warga dilarang untuk keluar rumah sebagai salah satu upaya memotong mata rantai pandemik Covid-19, tapi disisi lain pemerintah menerima 500 tenaga kerja asing asal Cina masuk Sulawesi Tenggara. Keempat akan melahirkan rasa ketidaknyamanan, kehawatiran berlebihan warga akan ancaman wabah virus corona yang lebih besar, mengingat tenaga kerja asing yang datang itu adalah dari Cina yang tidak lain adalah negara asal pandemik pertama Virus Corona.

“Untuk itu reaksi penolakan yang dilakukan oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh yang menyatakan siap turun pimpin demo kalau 500 TKA asal Cina masuk Sultra, harus kita dukung dan kita kawal secara bersama-sama,” ujarn Umar Marhum saat ditemui di kediamannya, Senin (4/5/2020).

Membludaknya tenaga kerja asing yang tidak terkelola atau terorganisir dengan baik, itu adalah salah satu bagian dari ancaman non militer, dari sejumlah butir pokok ancaman non militer yang harus diwaspadai. Dan hal ini yang sesungguhnya pemerintah harus lebih perhatikan dalam menjaga keutuhan NKRI. Sebab kalau perang terbuka semua negara berhitung berkali-kali lipat untuk menyerang Indonesia secara terbuka, karena topografi wilayahnya yang sulit dan pertahanan rakyat semestanya yang solid.

“Maka yang dilakukan oleh negara-negara asing saat ini adalah pelemahan dari dalam, mulai dari pelemahan ekonomi, sosial budaya maupun sendi-sendi kehidupan lainnya. Termasuk banyaknya tenaga kerja asing masuk di Indonesia sesungguhnya itu juga adalah bagian dari ancaman non militer yang patut diwaspadai,” katanya.

Kepekaan pemerintah ditingkat daerah provinsi dan kabupaten kota sesungguhnya sangat dibutuhkan, sehingga kalau pemerintah pusat keliru dalam menerapkan kebijakan yang wilayah operasionalnya berada di daerah, maka pemerintah daerah dapat mengingatkan pemerintah pusat melalui kebijakannya.

Sehingga langkah yang ditempuh gubernur Sultra Ali Mazi dan Ketua DPRD Sultra  Abdurrahman Saleh menyatakan menolak dan siap turun pimpin demo jika 500 TKA Cina masuk Sultra, patut diapresiasi. Karena  pernyataan itu seksi dimata rakyat,  menunjukan  bentuk keprihatinan pejabat pimpinan daerah terhadap nasip rakyatnya. (dsi/rzl-skr-jab,,jar/gnt)