Membangun Buton Utara

Dengarkan Versi Suara

Oleh : La Sirama

 Wartawan Senior 

DINAMIKASULTRA.COM-Sebagai daerah otonom kabupaten, Buton Utara sudah melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan tugas-tugas kemasyarakatan lebih dari 10 tahun. Hasilnya, juga sudah dapat disaksikan dan dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Buton Utara. Sebagai daerah otonom yang baru, pemerintah daerah tentu menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan pembangunan, walaupun juga tetap ada peluang, kemudahan dan dukungan.

Jika melihat kondisi obyektif dilapangan, maka tantangan utama dalam upaya mengakselerasi pembangunan di Buton Utara adalah belum memadainya infrastruktur jalan dan jembatan. Akibatnya menyulitkan mobilitas pergerakan pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya. Juga ikut memperlambat kemajuan pembangunan diberbagai sektor, termasuk jasa transportasi dan perdagangan serta tugas pelayanan sosial kemasyarakatan.

Oleh karena itu, yang harus menjadi prioritas utama dalam membangun Buton Utara sekarang ini, ialah membangun jalan dan jembatan pada jalur-jalur utama penghubung antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buton Utara.
Jalur utama dimaksud meliputi :
1.Jalan penghubung antara Ereke sebagai ibu kota kabupaten menuju Bonegunu – Kambowa sampai perbatasan dengan Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton di desa Kakenauwe.
2.Jalan penghubung antara Ereke menuju Kulisusu Utara, terus ke Lakansai hingga Wakorumba Utara di Labuan.
3.Jalan penghubung antara Buranga Bonegunu menuju Maligano hingga ke Wakorumba Utara di Labuan.

Kondisi jalan pada jalur-jalur utama tersebut masih sangat buruk. Banyak foto-foto jalan berlumpur yang ditampilkan dimedia sosial, disertai foto mobil yang ditarik sejumlah orang dengan tali untuk melewati kubangan lumpur tersebut. Akibatnya perjalanan yang hanya membutuhkan waktu tempuh 1 jam dalam kondisi jalan yang baik, bisa menjadi 3 sampai 4 jam. Pemerintah daerah sebenarnya punya niat baik untuk memperbaiki bahkan membangun jalan-jalan tersebut.

Namun dihadapkan pada kesulitan penyediaan dana, karena jalan pada jalur-jalur utama tersebut statusnya adalah jalan provinsi, sehingga yang berwenang melaksanakan pembangunannya adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Disini timbul pertanyaan, apakah dengan masalah kewenangan tersebut lantas Pemda Buton Utara membiarkan saja kondisi jalan itu apa adanya…? Mengapa pula jalan-jalan provinsi di beberapa kabupaten lain di Indonesia bisa dibangun mulus..? Atau adalah yang belum atau tidak terpikirkan, bagamana cara merencanakan dan memperjuangkan penyediaan dana untuk membangunnya..?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dengan kerja-kerja yang ektra keras oleh pemerintah daerah. Menurut pemikiran saya, walaupun jalan-jalan provinsi di wilayah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tetapi pemerintah kabupaten tidak boleh diam, melaikan proaktif menginisiasi dan memperjuangan dengan perencanaan yang matang.

Walaupun saya tergolong awam dalam urusan pemerintahan, tetapi mohon izin untuk sumbang pemikiran. Menurut hemat saya, pemerintah kabupaten perlu bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki tenaga ahli yang profesional dibidangnya, untuk membuat Dokumen Perencanaan Wilayah termasuk Tata Ruangnya. Jangan menggunakan konsultan proyek yang sekedar mencari keuntungan. Setelah dokumen tersebut selesai, pemerintah daerah membuat rencana pembangunan daerah, dengan menetapkan program yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan, dengan pertimbangan dan alasan-alasan yang meyakinkan.

Dokumen tersebut akan menjadi lampiran Proposal yang diajukan kepada Gubernur–termasuk Dinas PU-PR provinsi, untuk memperjuangkan anggarannya. Tidak sampai disitu, pemerintah daerah juga perlu langsung kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PU-PR.

Untuk memperkuat komunikasi dan loby, Pemerintah daerah perlu meminta dukungan anggota DPRD Provinsi asal daerah untuk membantu urusan di tingkat provinsi melalui Gubernur dan Dinas PU-PR. Sedangkan urusan di tingkat pusat, perlu juga meminta bantuan anggota DPR-RI dan DPD-RI asal provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara Bupati dalam tugas kedinasannya maupun Kepala Dinas PU-PR dibantu Tim yang dipercayakan, terus menerus melakukan komunikasi, bahkan loby dengan semua pihak berwenang di provinsi maupun di pusat.

Jika langkah-langkah tersebut dilakukan dengan komunikasi manajemen dan komunikasi politik yang baik, Insya Allah sepanjang tidak melanggar peraturan perundangan, akan ada respons positif dari pihak-pihak yang berwenang mengatur pengalokasian anggaran. Buktinya, banyak kabupaten di provinsi lain di Indonesia, yang memiliki jalan berstatus jalan provinsi dapat dibangun. Tentu dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas disertai dengan dukungan doa masyarakat, bukan hal yang mustahil pembangunan jalan di Buton Utara dapat diwujudkan, aamiiin…!

“Melegalkan EREKE sebagai Ibu Kota”
Jika semua jalur jalan utama di wilayah Buton Utara dapat dibangun beraspal, maka saya yakin terbuka ruang untuk melegalkan Ereke sebagai ibu kota kabupaten. Walaupun secara defacto, pemerintah daerah telah menjadikan Ereke sebagai ibu kota, tetapi secara legal formal, ibu kota kabupaten Buton Utara adalah Buranga. Saya menjadi bagian dari proses memperjuangkan Buranga sebagai ibu kota kabupaten Buton Utara hingga di DPR-RI. bersama Nasir Muthalib dan Musri Ma’waledha, tahun 2006.

Anggota DPR-RI asal Sultra Prof. Drs. Rustam Tamburata, MA membantu memfasilitasi kami untuk mendapatkan konsep naskah Undang-undangnya, kemudian kami memberi catatan termasuk mencantumkan Buranga sebagai ibu kota. Dokumen pegangan kami adalah peta wilayah Buton Utara, yang menunjukan bahwa Buranga berada ditengah, sehingga lebih tepat untuk menjadi ibu kota. Alhamdulillah berhasil, dalam Undang-Undang pembentukan Kabupaten Buton Utara, Buranga ditetapkan sebagai ibu kota.

Sungguhpun demikian prosesnya, tetapi dengan melihat fakta-fakta hari ini, maka saya juga perlu menyesuaikan. Saat ini, prasarana dan sarana pemerintahan yang dibagun pemerintah daerah di Ereke, mungkin sudah 90 persen sehingga jika ibu kota dikembalikan ke Buranga, maka bangunan yang nilainya ratusan milyard tersebut menjadi mubazir.

Mengacu pada kondisi obyektif tersebut, maka saya berpikir jika jalan-jalan utama penghubung antar kecamatan yang menjadi pokok bahasan tulisan ini dapat diwujudkan, akan terbuka peluang untuk melakukan proses melegalkan Ereke sebagai ibu kota Kabupaten Buton Utara.

Teknisnya ialah dengan membuat “Pernyataan Dukungan” dari semua pemangku kepentingan di kabupaten dan provinsi, termasuk semua Camat, Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarat Buton Utara. Saya yakin, para Camat, Kepala Desa dan masyarakatnya akan mendukung, jika kecamatan dan desa mereka sudah dilewati jalan beraspal yang mendukung kelancaran aktifitas mereka. Masyarakat kecamatan Kambowa, Bonegunu dan Wakorumba Utara hingga Lakansai di Kulisusu Utara, yang tadinya menganggap Ereke itu jauh, dengan adanya jalan beraspal, akan terasa dekat karena jarak tempuh lebih singkat dalam nyaman di perjalanan.

Selanjutnya dokumen pernyataan dukungan tersebut, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Buton Utara atas dukungan Pemda Sulawesi Tengara untuk mengajukan yudusial review(ulang) terhadap Undang-undang pembentukan Kabupaten Buton Utara ke Mahkamah Konstitusi.

Jika perjuangan membangun jalan di Buton Utara tersebut berhasil, dan pernyataan dukungan masyarakat untuk menjadikan Ereke sebagai ibu kota kabupaten diperoleh, maka bukan hal yang mustahil, Ereke bisa menjadi ibu kota Kabupaten Buton Utara secara legal formal.

Sekarang momentumnya menjadi lebih tepat, karena masyarakat Buton Utara sedang menghadapi Pilkada, untuk memilih pemimpin mereka priode 2020 – 2025. Para kandidat yang memenuhi syarat dukungan partai, tentu telah menyiapkan program unggulan masing-masing untuk ditawarkan kepada masyarakat pemilih. Mudah-mudahan sumbangan pemikiran  yang sederhana ini mendapat apresiasi.

Sedikit masalah yang menjadi tantangan dan usulan solusi yang saya kemukakan dalam tulisan ini, mungkin bisa menjadi alternatif untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengakselerasi pembangunan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Buton Utara,.. Semoga….!

Baca Juga !
Tinggalkan komentar