FAPM-Sultra Sebut Pemprov Tidak Komitmen Soal Penolakan 500 TKA
DINAMIKASULTRA.COM, KENDARI-Sikap plingplang alias tidak komitmennya Pemerintah Provinsi ultra yang terhadap penolakan 500 TKA asal Tiongkok melahirkan tanda tanya besar, semula menolak karena alasan pandemi covid-19, kini berubah menjadi menerima walau masih pandemi.
Persetujuan TKA ini dibahas melalui Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Fokopimda) di Aula Merah Putih, rumah jabatan Gubernur Sultra pada hari Jumat,12 Juni 2020 untuk masuk di Bumi Anoa, dan akan di pekerjakan di beberapa perusahaan tambang yang ada di Suktra, antara lain PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) dengan pertimbangan untuk kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Atas sikap tidak komitmen dari pemerintah daerah tersebut melahirkan banyak respon penolakan yang datang dari berbagai pihak. Diantaranya dari Forum Aktivis Pergerakan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (FAPM-SULTRA) melalui ketuanya La Ode Abdul Naga, yang menolak keras rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA), yang notabenenya sebagai negara induk asal lahirnya virus covid-19.
Hal itu disampaikan Naga kepada tim redaksi Dinamika Sultra.Com, Minggu, (21/06/2020). Menurutnya langkah yang dilakukan Pemprov Sultra itu sangat tidak tepat dan akan melahirkan kemarahan masyarakat di tengah masyarakat yang masih berjuang memerangi penyebaran virus covid-19.
Naga juga sangat menyayangkan sikap ketidak konsistenan Gubernur Sulawesi Tenggara dalam melakukan penolakan rencana kedatangan 500 TKA. Pasalnya rencana kedatangan ini sebelumnya mendapat sikap penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat termasuk gubernur Alimazi S.H dan ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, mereka menyatakan sikap dengan tegas akan menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Cina ini untuk datang di bumi anoa karena alasan Covid-19.
“Kami meminta kepada Gubernur Sulawesi Tenggara selaku pimpinan tertinggi untuk lebih fokus membantu para kepala daerah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus covid-19 bukan justru memberikan pernyataan yang plin plan,”kata Naga.
“Naga juga menambahkan Pemprov Sultra untuk segera berhenti bermain makna kata pembodohan, kemarin sempat menolak kemudian menunda dan sekarang menyetujui kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Cina, sehingga inilah wujud ketidak konsistenan Gubernur Sulawesi Tenggara, hingga menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Lanjut dia, apabila Pemprov tidak menanggapi lebih serius dan tetap mendatangkan TKA ini di Sultra, maka jangan salahkan kami FAPM-SULTRA akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran bersama rakyat untuk meminta kegiatan penambangan di berhentikan serta memulangkan seluruh TKA yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara demi kepentingan Rakyat (ds/jab/ono)