Indef Sebut Pemerintah Butuh Rp. 75 Triliun Untuk Vaksin

Sejumlah warga berolahraga saat berlangsungnya acara Kampanye Nasional Jangan Kendor Disiplin Pakai Masker di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (30/8/2020). Dalam acara tersebut Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) itu menegaskan bahwa bangkitnya ekonomi nasional di masa pandemi ini harus dimulai dengan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker.

 

DINAMIKASULTRA.COM,JAKARTA-Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna menyebutkan pemerintah harus menyiapkan anggaran sebesar Rp75 triliun untuk pengadaan vaksin COVID-19.

“Di sini saya coba hitung secara sederhana ya biaya untuk vaksin COVID-19 karena Pak Presiden mewacanakan tahun depan sudah ada vaksin di Indonesia,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.

Ariyo mengatakan perkiraan biaya Rp75 triliun tersebut dibuat berdasarkan harga vaksin dari Sinovac yaitu sekitar 30 dolar AS per orang, maka dengan menggunakan kurs Rp14.000 harga vaksin per orang adalah sekitar Rp400 ribuan.

Ariyo menyatakan jika pemerintah ingin mencapai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) maka vaksin harus diberikan kepada 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

“Berarti harus ada sekitar 170 juta penduduk yang divaksin jadi total anggarannya kurang lebih Rp75 triliun,” ujarnya.

Di sisi lain Ariyo menuturkan biaya Rp75 triliun belum termasuk untuk logistik, tenaga medis, dan berbagai keperluan lain yang pendukung pengadaan vaksin.

“Ini masih kasar karena belum menghitung biaya logistik, tenaga medis, dan lain yang masuk cost dalam vaksin,” katanya.

Sementara itu Ariyo menyebutkan pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan kesehatan dalam RAPBN 2021 sebesar Rp25,4 triliun atau lebih kecil dari 2020 yaitu Rp87,55 triliun.

Anggaran Rp25,4 triliun akan digunakan untuk pengadaan vaksin COVID-19, imunisasi, sarana prasarana, laboraturium, penelitian dan pengembangan, serta cadangan bantuan iuran BPJS.

“Ini tentu mungkin belum masuk ke anggaran tapi seharusnya sudah ada karena Presiden sudah merencanakan itu untuk tahun depan,” tegasnya.

Baca Juga !
Tinggalkan komentar