Pekerjaan Penanaman Lahan BCLS Kementerian Pertahanan Nasional-RI Dimulai Januari 2021

Dengarkan Versi Suara
Kol. Inf. Tri Setyo Subagio saat melakukan kordinasi dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Sultra, untuk pengadaan lahan BCLS di Provinsi Sultra.

 

DINAMIKASULTRA.COM, KENDARI-Pendataan lahan untuk pengembangan komoditi ubi diatas lahan negara seluas 35.000 hektare di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), telah dilakukan oleh pihak kementerian pertahanan republik Indonesia (Kemhan-RI) sebagai leading sektor program Badan Cadangan Logistik Strategis (BCLS), untuk kebutuhan lahan pangan komoditi ubi dipastikan sudah akan dilakukan penanaman paling lambat Januari 2021.

Hal itu dikatakan Kol Tri Setyo Subagio selaku tim yang mendapat tugas langsung dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Sultra hubungannya dengan pengadaan lahan di Sultra, menjabarkan perintah presiden Jokowi dalam program penyiapan lahan 1 juta hektare di seluruh provinsi di Indonesia, menciptakan Food Estate (Lumbung Pangan) mendukung ketahanan pangan nasional.

Menurut Tri, soal ketersedian lahan di Sultra menjabarkan program pemerintah melalui kebijakan presiden 1 juta hektare sangat memungkinkan, karena sesuai hasil kordinasi yang dilakukannya dengan berbagai lintas sektoral, hutan milik negara yang tidak bersentuhan dengan lahan masyarakat masih sangat luas, dan dapat digunakan untuk program tersebut.

Sehingga sesuai rencana proses penanaman Singkong yang akan dilakukan pada awal Januari 2021 untuk wilayah Sultra dapat dilakukan, sesuai dengan rencana yang telah menjadi ketentuan pusat. Dalam hal pengerjaan lahan tersebut semuanya menjadi wilayah pemerintah pusat yang akan mengelolanya secara langsung dengan sistem mekanisasi pertanian modern.

Tenaga kerja yang akan mengelolanya oleh negara akan melakukan rekrutmen tenaga kerja sendiri di masing-masing daerah yang disebut dengan Komando Cadangan Nasional (Komcadnas). Tugas pemerintah daerah adalah menunjukkan lokasi milik negara yang belum diberdayakan secara maksimal dan tidak dimiliki oleh masyarakat yang nantinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Mengapa pemerintah harus menggunakan lahan murni milik negara yang belum dikuasai oleh masyarakat, karena untuk menghindari adanya konflik dengan masyarakat. Walaupun dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 menyebutkan bahwa bumi dan air yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, namun kita tidak boleh lupa dalam lanjutan kalimat pada pasal itu juga menyebutkan bahwa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sehingga jika masyarakat telah menguasai lahan milik negara dan digunakan untuk kemakmurannya maka negara harus mengahargai itu, karena dijamin oleh undang-undang. Pemerintah juga mesti sadar belum bisa menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Untuk itu saatnya pemerintah mendorong program yang menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang berbasis ramah lingkungan.(ds/lut/srm)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar