Tim WANTANNAS, Sebut Virtue Dragon Sudah Seperti “Negara Dalam Negara”

DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI- Tim Dewan Ketahanan Nasional ( Wantannas) yang berkunjung di Sultra menilai keberadaan perusahaan raksasa industri nikel milik Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI)  di Morosi Kabupaten Konawe sudah seperti “negara dalam negara”, segala aktivitas yang dilakukan didalam perusahaan  sangat tertutup tidak boleh terpantau oleh pihak lembaga negara yang bekompeten.

Hal itu dikatakan Brigjen TNI Karev Marvaung, S.Sos, MM kepada awak media selaku ketua tim Wantannas yang hendak melakukan kunjungan kerja di Virtue Dragon namun mendapat penolakan dari pihak perusahaan, didampingi, Brigjen TNI Ganev Suwondo, S.IP, Kolonel Tantawi J. SE, MM, CTMP, Kombes Pol Yulias, S.IK, Rabu (24/11/2020)

Sikap tertutup pihak Virtue Dragon tidak boleh dibiarkan, harus menjadi perhatian khusus bagi semua pihak untuk kepentingan keamanan negara dibidang ketahanan nasional. Pihak asing boleh melakukan investasi di negeri ini, tetapi harus mematuhi aturan yang berlaku di negeri ini.

Sikap penolakan pihak perusahaan Virtue Dragon terhadap lembaga negara berkompten, seperti Wantannas untuk masuk melakukan pemantauan langsung terkait aktivitas perusahaan di Morosi merupakan sikap pembangkangan terhadap lembaga negara.

Dengan melihat kenyataan lapangan seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa negara tidak hadir di Morosi lokasi tempat operasionalnya PT Virtue Dragon Nickel Industry. Karena semua ketentuan diatur oleh pihak perusahaan, mulai dari data tenaga kerja asing yang tidak jelas, pelabuhan keluar masuk perusahaan yang tidak terpantau oleh pihak beacukai, termasuk pembelian or nikel dari para penambang lokal yang ditentukan oleh pihak perusahaan, tanpa mengacu pada ketentuan harga nasional.

“Investasi dibutuhkan tetapi harus tunduk pada ketentuan aturan yang berlaku di negeri ini, bukan sok berkuasa membuat kekuatan seenaknya sendiri, seperti membangun negara dalam negara. Saya kira sikap tertutup seperti ini juga terjadi pada semua elemen, bupati dan gubernur juga saya yakin juga tidak dibolehkan masuk. Nah kami saja dari Wantannas lembaga negara yang ketuanya Presiden Joko Widodo tidak boleh masuk, apa lagi gubernur dan bupati,” ujar Karev Marvaung.

Masih kata Karev Marvaung, untuk pelabuhan milik peusahaan yang kapal perusahaan bebas keluar masuk tanpa ada pemantauan dari pihak berwenang patut untuk diwaspadai, karena boleh jadi narkoba atau senjata api juga bisa masuk dengan bebas melalui pelabuhan itu. Kita berusaha untuk memberantas peredaran narkoba tapi kita juga membuka peluang untuk masuknya dengan bebas. “Sehingga hal ini sungguh-sungguh harus menjadi perhatian khusus bagi semua pihak,” tegas Karev Marvaung.

Sementara itu External Affairs Manager PT Virtue Dragon Nickel Industry, Indrayanto saat dihubungi  melalui telepon selularnya untuk dimintai komentar soal alasan pasti terhadap penolakan dari tim Wantannas  tersebut tidak  mengangkat teleponnya. (ds/ono)