Pemprov Kaltara Kucurkan Rp172 Miliar Untuk Bangun dan Merehab Sekolah
DINAMIKASULTRA.COM, TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengucurkan dana Rp172 miliar untuk membangun dan merehab sekolah di daerah itu.
“Saya sudah menginstruksikan langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan rehab sekolah,” kata Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang di Tanjung Selor, Bulungan, Kamis (16/6).
Dia mengatakan tidak ingin fasilitas di sekolah mengalami kekurangan karena akan berdampak pada kemampuan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.
Hal tersebut seirama dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan pendidikan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan serta idukung oleh infrastruktur pendidikan yang baik.
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tahun ini Pemprov Kaltara mengalokasikan anggaran sebesar Rp69 miliar lebih untuk membangun sekolah.
“Pemerintah terus berkomitmen terhadap dunia pendidikan. Bentuk dukungannya adalah membangun sarana prasarana sekolah agar para siswa di provinsi termuda ini tidak mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitasnya,” kata Zainal.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara Sudarsono mengungkapkan selain melalui APBD Provinsi Kaltara untuk pembangunan sekolah di Kaltara juga ditopang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nilainya Rp103 miliar lebih.
“Jadi melalui dua sumber pendanaan, lewat APBD provinsi dan dari DAK-APBN. Untuk APBD, nilainya Rp69.408.418.458 sedangkan melalui DAK-APBD nilainya Rp103.458.144.000, jika ditotal nilainya Rp172.866.562.458,” kata dia.
Dana ini untuk membangun sejumlah fasilitas SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di kabupaten/kota di Kaltara, di antaranya pembangunan ruang kelas baru (RKB), ruang praktik siswa (RPS) dan laboratorium, serta sejumlah rehabilitasi seperti toilet dengan tingkat kerusakan sedang maupun berat.
“Jadi tak hanya pembangunan, ada juga sejumlah rehab,” katanya.
Terkait dengan rencana pembangunan SMA di daerah perbatasan, ia menuturkan sedang pengkajian.
“Seperti yang di Lumbis Pansiangan, untuk lahan itu sudah clear, merupakan lahan hibah dari Pemkab Nunukan. Di mana nantinya jika hasil kajian teknis telah keluar serta mendukung, barulah pembangunan sarpras dapat dilakukan,” katanya.
Sebagai upaya penjabaran misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara pada program wajib belajar 16 tahun, pemprov tengah mengkaji rencana pembangunan SMA di daerah yang sulit dijangkau, yakni di Sungai Ular, Lumbis Pansiangan, Lumbis Ogong dan Lumbis Hulu di Kabupaten Nunukan, dan Desa Long Boh di Kabupaten Malinau, serta di Kecamatan Sajau, Kabupaten Bulungan.
“Alasan kita (pemprov, red.) membangun sekolah di sana, karena untuk memangkas akses. Misalnya di Kabupaten Nunukan, kita ingin warga kita yang berada di Lumbis Pansiangan tidak jauh-jauh lagi menyeberang ke Nunukan melanjutkan SMA,” kata Sudarsono.(ds/antara)