Gubernur: APBN Masih Mempengaruhi Percepatan Pembangunan di Kalimantan Utara
DINAMIKASULTRA.COM, TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang mengatakan proyek yang anggarannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mempengaruhi sejumlah pembangunan di provinsi itu.
“Output belanja strategis di Kaltara melalui APBN meliputi pembangunan fasilitas pelabuhan laut Pulau Bunyu dan pembangunan jalan Malinau-Semamu,” katanya di Tanjung Selor, Bulungan, Jumat.
Kemudian pengembangan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, pembangunan Jembatan Long Nawang-Data Dian dan Malinau-Long Bawan serta pengembangan Bandar Udara (Bandara) Long Apung.
Lalu pembangunan break water Pantai Tanjung Aru (proyek lanjutan) di Pulau Sebatik, pembangunan pengaman Pantai Sei Taiwan Desa Tanjung Karang Kepulauan Sebatik, serta subsidi angkutan udara perintis, perintis kargo, dan BBM penerbangan perintis.
“Tentunya, kita mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dalam menghadirkan negara di provinsi perbatasan ini. Sebab, perhatian itu sungguh membantu kami di daerah khususnya bagi masyarakat Kaltara itu sendiri,” kata Zainal.
Alokasi belanja APBN tahun 2022 di wilayah Kaltara mencapai Rp9,92 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,68 triliun atau 37 persen, dan Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp6,24 triliun atau 63 persen. Alokasi terbesar pada Belanja Pemerintah Pusat digunakan untuk program infrastruktur konektivitas yakni sebesar 38,26 persen.
Pada semester I 2022 realisasi belanja pemerintah pusat terserap Rp1,23 triliun atau 33,42 persen. Realisasi belanja ini terbagi ke dalam empat kategori kewenangan, yakni realisasi belanja kantor pusat 28,79 persen, kantor daerah 52,95 persen, dekonsentrasi 19,53 persen, dan tugas pembantuan 21,44 persen.
Sedangkan untuk belanja TKDD terealisasi sebesar Rp3,06 triliun atau 49,04 persen. Pada realisasi ini terbagi dalam enam jenis belanja yaitu Dana Bagi Hasil 38,57 persen, Dana Alokasi Umum 57,05 persen, DAK Fisik 15,51 persen, DAK Non Fisik 51,24 persen, Dana Insentif Daerah 50,26 persen, dan Dana Desa 47,63 persen.
Sementara itu Kepala Kanwil DJPb Kaltara Wahyu Prihantoro mengungkapkan pihaknya akan melakukan upaya guna mengoptimalkan kinerja APBN tahun 2022 melalui Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), Review Pelaksanaan Anggaran (RPA), Monev Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Spending Review (SR), Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) dan Forum Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran Satker.(ds/antara)