Kanwil Ditjen: Realisasi Belanja Pemerintah di Sumbar Mencapai Rp16,4 Triliun

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sumbar Heru Pudyo Nugroho. (ds/Antara/Ikhwan Wahyudi)

 

DINAMIKASULTRA.COM, PADANG – Realisasi belanja pemerintah di Sumatra Barat hingga Juli 2022 telah mencapai Rp16,483,65 triliun berdasarkan data yang dihimpun Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sumbar.

“Dari Rp16,483,65 triliun tersebut realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp4,94 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp11,54 triliun,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sumbar Heru Pudyo Nugroho di Padang, Senin.

Menurut dia realisasi belanja pemerintah pusat terkontraksi sebesar 9,91 persen terutama disebabkan penurunan realisasi belanja modal dan belanja barang.

“Namun kinerja belanja pemerintah pusat tersebut sebenarnya cenderung stabil dan tidak menurun tajam apabila dibandingkan pagu anggarannya,” kata dia.

Ia merinci realisasi belanja pegawai hingga 30 Juli 2022 mencapai Rp2,7 triliun atau 46,87 persen dari pagu dan tumbuh 0,53 persen.

“Ini didorong oleh peningkatan realisasi belanja uang kehormatan pejabat negara serta pembayaran THR Idul Fitri, namun pembayaran gaji 13 belum tercatat karena dibayarkan pada Juli 2022,” katanya.

Sementara itu, realisasi belanja barang mencapai Rp1,59 triliun atau 43,29 persen dari pagu dan terkontraksi 19,55 persen disebabkan automatic adjustment terhadap beberapa akun belanja barang.

Sementara itu, untuk penyerapan belanja yang berasal dari belanja barang BLU memperlihatkan peningkatan yang positif.

Di sisi lain, belanja modal mampu terealisasi sebesar Rp632,16 miliar atau 29,11 persen dari pagu dan terkontraksi 21,36 persen disebabkan karena adanya automatic adjustment juga karena masih besarnya anggaran belanja modal yang diblokir pada semester I 2022.

Sementara realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sampai akhir Juli 2022 mencapai Rp11,54 triliun atau 59,1 persen dari pagu dan mengalami penurunan sebesar 0,05 persen dibanding tahun lalu pada periode yang sama.

Hal ini didorong oleh penurunan penyaluran dana bagi hasil yang terkontraksi sebesar 63,67 persen dari Rp243,35 miliar pada Juli 2021 menjadi Rp88,4 miliar untuk periode Juli 2022 .

Selain itu terdapat penurunan realisasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp42,49 miliar atau terkontraksi sebesar 81,33 persen.

“Akan tetapi, hal ini terjadi karena adanya penurunan pagu DID menjadi Rp81,12 miliar sehingga, secara persentase, capaian realisasi DID untuk triwulan II 2022 sebesar 52,38 persen dari pagu,” kata dia.

Selanjutnya realisasi penyaluran Dana Transfer Khusus (DAK) Fisik baru bisa dilaksanakan pada April 2022 karena pada triwulan I 2022 sebagian besar Pemda masih dalam proses lelang atau sudah melakukan proses lelang namun belum melakukan penginputan kontrak pada Aplikasi OMSPAN yang merupakan syarat salur DAK Fisik Tahap I.

Pada akhir Juli 2022 yang merupakan batas akhir pengajuan, realisasi DAK Fisik pada akhir Juli 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding triwulan II 2022.

“Realisasi DAK Fisik pada 31 Juli 2022 tercatat sebesar Rp401,5 miliar atau 21,67 persen dari total pagu dana yang disediakan,” katanya.

Sementara itu, Dana Desa sampai dengan akhir Juli 2022 terealisasi sebesar Rp601,24 miliar atau 69,35 persen dari pagu atau mengalami peningkatan sebesar 12,02 persen.

“Penyaluran Dana Desa dapat tumbuh didorong oleh adanya kebijakan penyaluran BLT Dana Desa tiga bulan sekaligus,” ujarnya.

Ia menilai meskipun hingga Juli 2022 ini kinerja APBN masih positif, APBN harus bersiap-siap kembali bekerja keras untuk menjaga ekonomi dari gejolak global yang sekarang berasal dari sumber komoditas pangan dan energi.

Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus berupaya menjaga keselamatan rakyat dan kesehatan rakyat dari ancaman pandemi yang masih berlangsung,

“Kemudian, menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi yang juga sedang dan masih berlangsung agar tidak mengalami pelemahan, dan mengembalikan kesehatan APBN,” ujarnya.

Ia menilai fondasi APBN harus terus dibangun dan dijaga secara kuat disiplin dan hati-hati karena APBN menjadi instrumen yang selalu diandalkan dalam pemulihan ekonomi.(ds/antara)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar