KPwBI Sultra Siapkan Infrastruktur Dukung Digitalisasi Keuangan Daerah
DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tenggara berjanji menyiapkan infrastruktur dan kanalisasi dalam mendukung implementasi digitalisasi keuangan di berbagai daerah.
Kepala BI Sultra Doni Septadijaya di Kendari, Jumat mengatakan pihaknya terus mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) melalui transaksi non-tunai dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) guna mendorong perluasan ekosistem keuangan digital.
“Kami menyediakan infrastrukturnya dan mengaturnya, ini penting karena yang namanya digitalisasi daerah yang paling berperan adalah bagaimana kita bisa menyediakan banyak kanal,” katanya.
Menurutnya hal itu penting agar pemerintah bisa menggunakan kanal-kanal tersebut untuk implementasi digitalisasi keuangan daerahnya.
“Kita punya kanal pembayaran QRIS ini adalah suatu sistem pembayaran yang paling mudah, paling cepat dan paling murah yang bisa dilakukan,” ujar dia.
Dia mengaku bahwa pihaknya berkomitmen dan terus berusaha agar setiap transaksi keuangan dapat dilakukan secara digital dengan begitu daerah di Sultra akan menjadi Pemda digital.
BI Sultra juga meningkatkan kebiasaan masyarakat untuk menggunakan transaksi non tunai utamanya melalui QRIS yang diawali kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, pengurus masjid, dan pimpinan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs se-Kota Kendari.
Ia menyebut sejauh ini penggunaan QRIS di daerah Sulawesi Tenggara mencapai 62.000 pengguna dengan nominal transaksi mencapai Rp13 miliar. Dimana dari 17 kabupaten/kota se-Sultra terbanyak di Kota Kendari mencapai 70 persen pengguna QRIS.
BI Sultra juga akan melakukan pendampingan pada merchant pejuang QRIS secara intens guna memberikan dorongan kepada pelanggan untuk menggunakan transaksi non tunai karena jelas tercatat sehingga memudahkan pembukuan dan menghindari risiko-risiko seperti adanya uang palsu dan kurangnya uang kembali.
Menurutnya dalam mendorong implementasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD) berbagai inisiatif dilakukan di antaranya mendorong interkoneksi layanan sistem pembayaran, mendorong penggunaan platform e-commerce untuk pembayaran pajak dan retribusi.
Selain itu memetakan profil ETPD di seluruh pemerintah daerah serta mengoptimalkan penyedia jasa pembayaran untuk berkolaborasi dengan pemda dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat.
Doni juga mengaku bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang dapat berkontribusi terhadap upaya mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah termasuk asosiasi dan pelaku industri.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menerapkan pasar siap menggunakan transaksi non-tunai dengan QRIS di beberapa wilayah provinsi tersebut yang dilakukan bersama pemerintah setempat.
Dia merinci, pasar yang telah didorong penggunaan pembayaran secara non tunai baik dari sisi pengguna maupun penyelenggara yaitu Pasar Baruga dengan pengguna QRIS kurang lebih 200 pedagang; Pasa Anduonobu 150 pedagang; Pasar Lapulu 70 pedagang di Kota Kendari.
Selanjutnya, Paddy’s Market tercatat 150 pedagang telah menggunakan QRIS; dan Pasar Tani Komoditas Hortikultura yang ada di depan Kantor Dinas Pertanian Kendari. Kemudian Pasar Wameo di Kota Baubau dengan jumlah pengguna QRIS sebanyak 300 pedagang.
Menurutnya, sistem pembayaran non tunai memberikan manfaat yang sangat besar pertama penjual tidak lagi harus menyiapkan uang kembali, transaksi lebih mudah, aman, cepat termasuk dapat menekan peredaran uang tak layak edar hingga uang palsu.(ds/sgn)