Pemprov Sulbar Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Bencana
DINAMIKA SULTRA.COM, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar pelatihan “early warning system” atau sistem peringatan dini sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, saat membuka pelatihan “early warning system” pada Senin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah baru untuk membentuk kesiapsiagaan Sulbar menghadapi bencana.
“Kegiatan ini diinspirasi kejadian beberapa waktu lalu, yaitu bergesernya bukit di Desa Onang yang menutupi jalan trans Sulawesi di Kabupaten Majene. Informasi kejadian pertama kali saya dapatkan dari Polda,” kata Akmal Malik.
Penjabat Gubernur mengaku bersyukur, kejadian itu dapat ditangani dengan cepat berkat kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh pihak.
Namun, yang menjadi perhatian serius menurutnya adalah, bagaimana menyiapkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Apalagi Sulbar lanjutnya, memiliki potensi bencana paling tinggi di seluruh Indonesia.
“Berdasarkan data indeks risiko bencana pada 2021, Sulbar mempunyai skor risiko yang paling tinggi, yaitu 164,85 poin,” ujar Akmal Malik.
Ia mendorong, agar seluruh pihak berkolaborasi melakukan kewaspadaan terhadap kebencanaan di Sulbar.
“Kuncinya ada di kolaborasi. Mohon hilangkan spirit yang mementingkan diri sendiri. Saya minta ketika ada kejadian bencana semua pihak bergerak, harus ada kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten serta instansi terkait,” terang Akmal Malik.
Sebab penyelesaian persoalan tambah Akmal Malik, tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama, termasuk melibatkan OPD terkait.
Ia juga menekankan agar dalam pelatihan yang digelar melahirkan hasil sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Kita ingin hasilnya dapat mengidentifikasi titik-titik potensi bencana di seluruh kabupaten. Tolong juga dibuatkan SOP-nya,” kata Akmal Malik.
Sementara, Kepala Pelaksana Harian BPBD Sulbar Amri Ekasakti mengatakan, pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah mengingat tingginya potensi bencana terjadi Sulawesi menjadi perhatian serius.
“Utamanya, tindakan nyata terhadap penanggulangan bencana di jalur Sulawesi agar distribusi barang dan jasa dapat berjalan lancar,” ujarnya.(ds/antara)