Ali Mazi Minta FKDM Cegah Potensi Kerawanan Sosial

DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi meminta kepada seluruh anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sultra agar bekerja maksimal dalam mencegah potensi terjadinya kerawanan sosial di daerah tersebut.

“Saya berharap anggota FKDM dapat berperan aktif dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan antisipasi sejak dini terhadap berbagai hal yang memungkinkan timbulnya gangguan kamtibmas,” kata Ali Mazi di Kendari, Jumat.

Gubernur Ali Mazi mengukuhkan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sulawesi Tenggara, yang dirangkaikan rapat koordinasi fasilitasi peningkatan pemberdayaan anggota organisasi tersebut.

Gubernur menyampaikan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam konteks pencegahan dan antisipasi berbagai kerawanan sosial dan permasalahan di daerah telah dibentuk wadah koordinasi dan komunikasi antar instansi yang berperan di bidang kewaspadaan dini masyarakat di daerah.

Ia menyebut, hal itu sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, juga melalui Komunitas Intelijen Daerah sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2011.

Selain itu, Forum Kerukunan Umat Beragama sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Ali Mazi juga menyebut, regulasi lain untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kerawanan sosial, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

“Alhamdulillah, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam mewujudkan kondisi stabil selama ini sudah berjalan dan sebagai indikatornya yang dapat dilihat dengan menurunnya angka kriminalitas dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan,” kata Gubernur Ali Mazi.

Namun demikian, menurutnya, kondisi tersebut tidak lantas membuat lengah karena secara umum kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini masih diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah, antara lain upaya pemberantasan KKN yang masih tersendat, ancaman terorisme dan paham radikalisme.

Selain itu pula peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, pengaruh negatif arus globalisasi dan teknologi informasi, penyakit masyarakat dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah, seperti pengelolaan sumber daya alam, penguasaan aset-aset daerah maupun mengenai batas-batas wilayah.

Mencermati situasi yang berkembang saat ini, terlebih dalam menghadapi masa tahapan hingga setelah Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang, yang sering diwarnai dengan perbedaan persepsi dan interpretasi dalam pandangan politik, sehingga memunculkan kekhawatiran akan timbulnya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.

“Khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara yang dapat berimbas terhadap gangguan stabilitas nasional, maka mengharuskan kita semua untuk tetap tanggap dan meningkatkan kewaspadaan dini terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta disintegritas bangsa,” ucap Gubernur.

Menurutnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perlu dibangun kesepahaman, keterpaduan dan keserasian langkah antara pemerintah, masyarakat dan pihak terkait di daerah sebagai suatu strategi deteksi dan cegah dini demi tercipta dan terpelihara kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Oleh karena itu, saya menyambut baik dan mengapresiasi terlaksananya kegiatan yang sama-sama kita ikuti pada kesempatan ini,” ujar Gubernur Ali Mazi.

Dia menambahkan, pemerintah berupaya untuk terus memberi pemahaman tentang perkembangan situasi yang senantiasa mengalami perubahan. Salah satunya melalui kegiatan rapat koordinasi fasilitasi peningkatan kapasitas pemberdayaan anggota FKDM se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan melalui pelaksanaan dekonsentrasi Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik.

“Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, dalam rangka menyukseskan program pembangunan di daerah, demi terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat,” kata Ali Mazi.(ds/sgn)