Johnny G Plate: KPU Jaga Ketahanan Siber Sistem Elektronik Terkait Pemilu 2024

Dengarkan Versi Suara
Menkominfo Johnny G. Plate memberikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dan Kemkominfo di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (22/11/2022). (ds/ANTARA/Tri Meilani Ameliya)

 

DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memperhatikan secara serius dan sungguh-sungguh daya tahan terhadap serangan siber seluruh sistem elektronik mereka terkait pemilu.

“KPU, sebagai penyelenggara sistem elektronik, perlu memperhatikan secara serius dan sungguh-sungguh daya tahan terhadap serangan siber di semua sistem elektroniknya,” kata Johnny dalam sambutannya di acara penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dan Kemkominfo terkait kerja sama pemanfaatan layanan informasi dalam penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu Serentak 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Johnny, KPU perlu menjaga ketahanan siber guna menjaga legitimasi hasil Pemilu Serentak 2024. Di samping semua kerja besar yang sudah dan sedang disiapkan KPU, Johnny menilai daya tahan terhadap serangan siber penting untuk dioptimalkan demi mewujudkan keberhasilan Pemilu 2024.

“Saya tentu berharap pemilu kita di tahun 2024 nanti akan lebih sukses, lebih tinggi, kualitas lebih hebat, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan untuk Indonesia,” tambahnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengingatkan KPU bahwa keberhasilan dan kesuksesan pemilu ditentukan oleh lembaga penyelenggara, bukan oleh Pemerintah. Dengan demikian, Johnny meminta KPU harus bekerja secara optimal.

Meskipun begitu, lanjutnya, Pemerintah tetap memberikan dukungan penuh kepada para lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Terkait nota kesepahaman yang baru ditandatangani, Johnny menilai itu merupakan salah satu langkah konkret dari Pemerintah untuk mendukung penuh lembaga penyelenggara pemilu menyelenggarakan pesta demokrasi.

“Nota kesepahaman ini wujud konkret Pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu, apakah itu KPU, Bawaslu, atau DKPP, agar penyelenggaraan pemilu kita bisa sesuai konstitusi dan undang-undang serta menghasilkan pemimpin yang legitimate,” ujar Johnny G. Plate.(ds/antara)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar