Rektor Unhas Dorong Penguatan Sains-Teknologi Wujudkan Deklarasi Djuanda

Listen to this article
Suasana Seminar Hari Nusantara kerjasama Unhas dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di Makassar, Sabtu, (17/12/2022).(ds/ANTARA/Abd Kadir)

 

DINAMIKA SULTRA.COM, MAKASSAR – Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr Jamaluddin Jompa MSc yang biasa disapa Prof JJ, mendorong penguatan sains dan teknologi dalam upaya mewujudkan Deklarasi Djuanda 1957.

Prof JJ mengatakan, perairan Indonesia yang sedemikian luas, tidak akan berarti apa-apa jika tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bangsa.

“Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah memberikan penguatan di bidang sains dan teknologi kemaritiman agar semua potensi kemaritiman yang kita miliki dapat dimanfaatkan,” kata Prof JJ pada Seminar Hari Nusantara kerja sama Unhas dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di Makassar, Sabtu.

Untuk mencapai itu, lanjut Rektor Unhas, tentu akan banyak tantangan yang dihadapi, terutama penyiapan SDM, mereview dan memperkuat riset-riset kemaritiman.

“Ini semua tentu memerlukan Kerja sama dari berbagai stakeholder di bidang kemaritiman,” paparnya.

Ketua AIPI Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro, menjelaskan, sebagai negara maritim yang bercita-cita menjadi poros maritim dunia maka perlu usaha menyinergikan sistem berteknologi dan berindustri strategik untuk negara kepulauan.

“Gagasan strategic enabling technological systems untuk wilayah kepulauan sejalan dengan arah pembangunan ekonomi yang sementara dibangun,” ujarnya.

AIPI, lanjut Satrio, sebagai salah satu think thank di Indonesia akan memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran menghadapi revitalisasi pembangunan kemaritiman Indonesia secara lebih komprehensif.

Sementara itu, Prof Dr SM Noor, mengulas sejarah panjang munculnya Deklarasi Djuanda 1959

“Deklarasi Djuanda yang dicetuskan itu banyak mendapatkan penolakan-penolakan dan persekongkolan dari negara-negara kapitalis lautan,” kata Guru Besar Hukum Internasional Unhas ini.

Namun kemudian negara-negara tersebut kemudian dibungkam dengan keluarnya konvensi hukum laut PBB (UNCLOS 1982) di Jamaica.

“Dari Deklarasi Djuanda ini kemudian banyak melahirkan UU terkait penguasaan wilayah perairan di Indonesia, namun diakuinya jika apa yang ada sekarang itu masih belum cukup,” kata SM Noor.

Di Panel pertama ini, hadir juga Dr Hasanuddin Atjo, pelaku industri perikanan dan Ketua Shrimp Club Indonesia Sulampapua serta Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim Prof Ocky Karna Radjasa hadir daring.

Di Panel kedua yang mengangkat tema keanekaragaman sumberdaya dan karakteristik lingkungan Indonesia, tampil diaspora Indonesia R Dwi Susanto PhD dari Universitas Maryland Amerika Serikat.

Mantan peneliti BPPT lebih banyak memaparkan pentingnya kerjasama dan kemitraan untuk melahirkan teknologi agar Indonesia mampu menguasai lautan dan melakukan survei wilayah perairannya dengan baik.

Pemateri lainnya, Prof Djoko T Iskandar, menceritakan sejumlah keistimewaan wilayah Indonesia dari aspek keberagaman hayati, terutama di wilayah timur Indonesia.

“Daerah segitiga Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara itu tidak ada samanya dari segi keunikan keanekaragaman hayatinya di dunia,” ujar Ahli Biologi dari ITB ini.

Pemateri berikutnya Prof. I Ketut Aria Pria dari AIPI dan Dr. Sudirman Saad dari BP Batam yang hadir langsung di Aula Prof. Amiruddin. Lebih banyak menguatkan dari pemaparan pemateri-pemateri sebelumnya.

Pembicara satu-satunya dari Unhas dan satu-satunya perempuan adalah Dr Shinta Werorilangi akan memaparkan pencemaran sampah di Indonesia yang sudah masuk ke jaringan makanan manusia melalui biota-biota laut.

“Jadi berhati-hatilah makan ikan laut. Jangan dimakan perutnya,” imbuh Shinta yang dosen FIKP Unhas ini.(ds/antara)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar