Gubernur Sulsel Paparkan Program Penanganan Inflasi ke Mendagri
DINAMIKA SULTRA.COM, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Jumat (27/1), memaparkan program pemulihan ekonomi dan penanganan inflasi di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Makassar.
Per Desember 2022, Andi Sudirman menjelaskan inflasi di Sulsel berada di posisi 5,77 persen (yoy), dengan tiga komoditas memberi andil terbesar dalam inflasi tersebut yakni bensin, angkutan udara, dan telur ayam ras.
“Untuk penanganan inflasi, Pemprov Sulsel telah menyalurkan bantuan sosial, termasuk untuk ojek, UMKM, dan nelayan; kemudian penciptaan lapangan kerja hingga subsidi sektor transportasi umum,” kata Andi Sudirman.
Dia juga menyebutkan beberapa capaian sektor ekonomi dan kesehatan di Sulsel, mulai dari ekspor yang naik 40,63 persen atau mencapai Rp34,44 triliun.
Bantuan program Mandiri Benih di daerah itu juga telah meningkatkan produksi padi menjadi 5,34 juta ton atau naik 4,92 persen. Hal itu membuat Sulsel menjadi daerah dengan surplus besar cukup tinggi di Indonesia.
Sementara itu, Tito Karnavian menekankan sejumlah hal yang harus dilakukan dalam penanganan inflasi di Sulawesi Selatan. Menurutnya, inflasi sudah terjadi di beberapa negara.
“Jika inflasi itu di bawah 10 persen, artinya masih termasuk ringan. Berarti, kenaikan barang dan jasa belum terasa, sendi-sendi ekonomi masih kuat; tapi jika sudah di angka 11 persen hingga 30 persen, berarti sudah masuk sedang dan kenaikan harga mulai terjadi goncangan,” jelas Tito.
Ketika inflasi berada di angka 31-100 persen, menurut dia, itu sudah masuk berat, sehingga masyarakat akan merasakan betul dampak kenaikan harga dan sendi-sendi ekonomi akan terguncang; sedangkan ketika inflasi masuk di angka 100 persen, itu artinya hiperinflasi seperti yang pernah terjadi di Sri Lanka.
“Mengapa kita perlu atensi kepada inflasi? Karena ini masalah harga barang dan jasa. Isu yang paling utama bagi masyarakat adalah ketersediaan dan keterjangkauan harga barang dan jasa, terutama barang pokok, karena ini bisa menjadi gangguan politik sosial keamanan,” katanya.
Mantan kapolri itu kemudian memberikan solusi yang harus dilakukan setiap daerah, termasuk di Sulsel, dalam menjaga agar angka inflasi ini tidak naik dan memengaruhi perekonomian.
“Kita harus menjaga supply dan tahu persis barang apa yang naik dan bagaimana cara membuat harganya itu turun dan dijangkau masyarakat, ya supply-nya harus cukup,” imbuhnya.
Selain ketersediaan barang dan jasa, Tito juga menyebut bahwa pemerintah daerah harus pandai melihat ketersediaan BBM, tarif angkutan umum, tarif air minum maupun makanan.
“Monitoring harga-harga terutama sembako, Sulsel ini adalah daerah yang full stok sumber pangan, produsen beras nomor satu. Jadi saya berharap jangan sampai terjadi di Sulsel peristiwa kenaikan harga beras yang signifikan karena itu akan menyusahkan rakyatnya,” ujar Tito.
Dalam kesempatan itu, Tito juga memberikan arahan terkait transisi pascapandemi COVID-19, proses pemulihan ekonomi, penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrem, hingga pengambilan kebijakan berbasis data.
Dia juga mengapresiasi pengelolaan pendapatan dalam rancangan APBD Sulsel Tahun 2023, di mana target pendapatan lebih bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 57,25 persen dan sisanya pada dana transfer 42,65 persen.(ds/antara)