Pemkab Buton Komitmen Turunkan Angka Stunting
DINAMIKA SULTRA.COM, BUTON – Pemerintah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama semua elemen masyarakat di daerah itu berkomitmen sekaligus berikrar akan menurunkan persoalan angka stunting di wilayah itu pada tahun 2023.
Komitmen bersama yang disampaikan Pemkab dan masyarakat Buton terkait penurunan stunting ditandai saat menggelar apel gabungan yang dipimpin Pj. Bupati Buton, Basiran, yang digelar di Alun-alun Takawa, ibukota Pasarwajo Buton, Selasa (14/2/2023).
Adapun ikrar bersama dengan melibatkan seluruh ASN dan non ASN lingkup Pemkab Buton, Forkopimda, Lembaga vertikal dan tokoh masyarakat dengan takeline ” Janji Buton Sehat Bebas Stunting” 2023.
Melalui kesempatan ini Pj. Bupati Buton memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih pada semua pihak yang telah turut serta pada apel gabungan Bergerak Bersama Buton Sehat Buton Stunting, untuk sama sama menyamakan pikiran dan tujuan untuk bergerak bersama untuk penurunan stunting.
“Apel akbar ini merupakan wujud nyata komitmen bersama agar persoalan angka stunting yang begitu tinggi di Kabupaten Buton bisa diturunkan. Karena prevalensi stunting posisinya di atas rata-rata nasional dan berdasarkan data Kemenkes jumlah anak Stunting di Kabupaten Buton mencapai angka 1.918 balita,” kata Pj. Bupati Buton.
Dikatakan, langkah ini merupakan kesepakatan bersama Forkopimda dan elemen lain yakni bergerak bersama. Persoalan stunting bukan tanggung jawab Dinas Kesehatan semata namun seluruh elemen lapisan masyarakat. Dan stunting harus menjadi perhatian bersama.
“Melalui kesempatan ini semua sektor dan elemen harus bergerak aktif, harus bergerak melaksanakan inovasi dan aktif untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Buton,” ujar mantan Kepala BPKAD Pemprov Sultra itu.
Pj. Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Forkopimda, instansi vertikal yang sudah bersedia menjadi orang tua asuh stunting. Ini adalah salah satu cara untuk bergerak bersama, karena ini membutuhkan tindak lanjut yang nyata dan kesadaran dan perhatian khusus.
“Tentu Ini merupakan tugas negara yang harus di dukung oleh semua elemen baik dari TNI/Polri. Kajaksaan, Pengadilan Agama dan semua instansi serta tidak terkecuali tokoh Agama dan tokoh masyarakat,” tegas Pj. Bupati.(ds/sgn)