Pemprov Sultra Apresiasi Penurunan Stunting Turun 2,5 Persen Selama 2022
DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Pemprov Sultra mengapresiasi atas penurunan prevalensi stunting yang didasarkan hasil SSGI, prevalensi stunting Sultra tahun 2021 sebesar 30,2 persen sedangkan tahun 2022 sebesar 27,7 persen, artinya ada penurunan sebesar 2,5 persen.
Kegiatan Raker yang diikuti 184 orang dari 17 kabupaten kota beserta mitra terkait tersebut dibuka langsung Wakil Gubernur Sultra, juga dihadiri langsung oleh Deputi Pelatihan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BKKBN Pusat, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik.
Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta para mitra dalam percpeatan pencapaian Sasaran Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Peserta kegiatan rakerda terdiri Peserta BKKBN Provinsi 60 Orang, peserta OPD-KB Kabupaten/Kota 17 Orang, Peserta Dinkes kabupaten/Kota 17 Orang, peserta BAPPEDA kabupaten/kota 17 Orang, Technical Assistance Kab/Kota 17 Orang, Peserta Mitra Provinsi dan Organisasi Profesi 56 Orang.
Pada kegiatan itu dilakukan pula penandatanganan MoU antara BKKBN Sultra dengan Dinas terkait di kabupaten kota serta mitra terkait seperti media massa, organisasi profesi dalam rangka percepatan penurunan Stunting.
Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abunawas yang disampaikan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2023 tentang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di daerah itu, bertempat di Kendari, Selasa (14/2), mengatakan bahwa meskipun ada penurunan prevalensi stunting tersebut namun secara nasional Sultra masih bertengger pada 10 provinsi dengan prevalensi tertinggi di Indonesia sehingga masih butuh komitmen seluruh elemen terkait untuk terus menekan angka stunting di daerah itu.
Wagub juga menyebutkan tiga kabupaten di Sultra dengan prevalensi stunting tertinggi yakni Kabupaten Buton Tengah sebanyak 41,6 persen, Kabupaten Bombana sebesar 35,3 persen, dan Kabupaten Buton Selatan sebesar 32,6 persen.
“Sedangkan tiga kabupaten/kota dengan prevalensi stunting terendah adalah Kabupaten Kolaka sebesar 22,6 persen, Kabupaten Konawe Utara sebesar 21,6 persen, dan Kota Kendari sebesar 19,5 persen,” katanya.
Wagub berharap, data stunting dijadikan satu data atau meta data yang lengkap dan jelas dengan sumber yang dapat dipercaya siapa orangnya dan dimana alamatnya.
“Misalnya untuk mendapatkan data Keluarga Beresiko Stunting dapat diambil data Pendataan Keluarga dari BKKBN, untuk mendapatkan data balita stunting dapat diambil data e-PPGBM dari Dinas Kesehatan atau data lain yang mendukung. Dan harapannya data ini dapat digunakan oleh instansi lain yang memang sangat berkeinginan untuk berkontribusi aktif dalam percepatan penurunan stunting,” ungkapnya.
Lukman Abunawas juga menegaskan bahwa dalam rangka mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi perlu melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi hingga tingkat desa/kelurahan dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
“Saya harap TPPS ini dapat bekerja secara maksimal dan optimal. Saya juga mengapresiasi dengan telah terbentuk dan telah bekerjanya Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari PKK, Kader KB, Bidan. Saya ucapkan terima kasih yang telah mendampingi dan akan terus mendampingi calon pengantin atau catin, ibu hamil, anak balita dan keluarga beresiko stunting sebagai orang yang paling tahu kondisi sasaran di lapangan,” katanya.
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN, Prof. Rizal Damanik, Phd, dalam kesempatan itu menyampaikan perlunya kerja ekstra dengan melibatkan seluruh komponen dan mitra terkait dalam upaya percepatan penurunan stunting terutama pada wilayah di Sultra yang prevalensi stuntingnya masih tinggi.
“Saya berharap rakerda ini dapat lebih meningkatkan sinergitas, kolaboratif dan komitmen dari BKKBN bersama Pemerintah Daerah maupun seluruh mitra terkait dan para pemangku kebijakan dalam upaya percepatan penurunan stunting terutama untuk wilayah yang prevalensi stuntingnya masih tinggi,” pungkasnya.
Kepala BKKBN Sultra, Asmar, selaku ketua panitia melaporkan bahwa kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional BKKBN yang dibuka dan dihadiri langsung Presiden Joko Widodo di Auditorium BKKBN Pusat pada Rabu (25/01/2023) lalu.(ds/sgn)