Satpol PP Sultra Ikut Aksi Demo Besar-Besaran di Jakarta Menuntut Diangkat Jadi PNS
DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI- Hari ini ribuan tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pulau Jawa dan luar pulau Jawa menghimpun kekuatan berkumpul di Jakarta untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Meminta Presiden Jokowi melalui Menpan RB dan Mendagri agar segera menyelesaikan honorer Satpol PP seluruh Indonesia dan di angkat menjadi PNS sesuai dengan ketentuan UU 23 Tahun 2014.
Untuk Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam aksi tersebut menurunkan dua orang personil yang diikuti langsung Ketua DPW Forum Komunikasi Bantuan Pol PP Nusantara Provinsi Sultra, Susanto bersama Divisi Hukumnya Lulo Kadarwan yang saat ini telah berada di Jakarta bergabung bersama teman-teman seperjuangan mereka yang berasal dari berbagai daerah se Indonesia.
Menurut Susanto aksi damai dengan kekuatan sebanyak 5.000–10.000 personil Satpol PP tersebut isi tuntutannya adalah meminta agar diangkat sebagai pegawai negeri sipil.
Saat berita ini disiarkan, Susanto mengaku sementara mengikuti apel gabungan bersama teman-temannya untuk persiapan menuju Kantor Kemenpan RB.
“Aksi demo honorer Satpol PP ini akan dipusatkan pada dua lokasi yaitu KemenPAN-RB pada hari ini , 2 Maret 2023. Pada hari kedua, Jumat (3/3/2023), massa aksi demo honorer Satpol PP dipusatkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujar Susanto.
Sementara itu Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun Abdilah dalam keterangan tertulis yang diterima di Cikarang, seperti dilansir terkenal.co.id juga menegaskan bahwa, massa Satpol PP yang akan turun sekitar 5 ribu sampai 10 ribu orang. Gabungan dari teman-teman Satpol PP dari luar Jabodetabek.
Hasil konsolidasi sampai hari ini massa Satpol PP yang sudah terdaftar sekitar 5 ribu orang. Mereka datang dari 18 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Lampung, Sulawesi Tenggara.
Kemudian, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Banten, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Fadlun menegaskan aksi unjuk rasa damai besar-besaran ini menjadi penentu perjuangan mereka menjadi PNS. Mereka tidak mau dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, karena statusnya hanya kontrak.
“Dalam aksi damai ini kami mempunyai tema ‘Dengan diterapkannya reformasi birokrasi, kita wujudkan rekrutmen pegawai non-ASN yang berkeadilan dan berbasis kompetensi sebagai penegak hukum (Perda dan Perkada) menjadi PNS yang unggul,” bebernya.
Dia menegaskan aksi dua hari ini akan lebih besar dibandingkan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI pada September 2022. FKBPPPN berharap kepada pemerintah benar-benar bisa menyelesaikan masalah tenaga honorer khususnya Satpol PP. Visi misi hanya satu, angkat 90 ribu honorer Satpol PP menjadi PNS sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014.
“PNS harga mati,” tegasnya.
Dia menyebutkan selama ini tenaga honorer Satpol PP bertugas pada sektor penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Honorer Satpol PP ada karena untuk menutupi kekurangan jumlah SDM Polisi Pamong Praja yang berstatus PNS maupun dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja.(ds/tknl)