Indonesia Bahas Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka dan Singapura

Dengarkan Versi Suara
Suasana pertemuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, Singapura, dan Jepang membahas keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura. (ds/ANTARA/HO-Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub)

 

DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Malaysia, Singapura, dan Jepang menghadiri pertemuan membahas keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura, berlangsung di Singapura, Rabu (26/4) hingga Kamis (27/4).

Pembahasan itu dilakukan dalam pertemuan 3rd Extraordinary Session of Implementation Committee Meeting on the Joint Hydrographic Survey of the Straits of Malacca and Singapore yang diselenggarakan oleh Malacca Straits Council (MSC) terkait dengan implementasi peningkatan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura yang merupakan hasil kerja sama antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, dan MSC di bawah mekanisme Pasal 43 UNCLOS.

Pada pertemuan itu, delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub dan Pushidrosal dipimpin oleh Kasubdit Perambuan dan Perbengkelan Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla Yudhonur Setyaji P.

Yudho dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis mengatakan salah satu agenda penting yang juga dibahas pada pertemuan tersebut ialah rencana pelaksanaan ASEAN Hydrographic Survey Workshop yang rencananya akan dilaksanakan pada September 2023 di Jakarta dan akan dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan.

Kegiatan yang diinisiasi pada pertemuan Tripartite Technical Expert Group (TTEG) ke-39 di Langkawi, Malaysia 2014 lalu itu dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama, yakni pelaksanaan survei hidrografi di lima area kritis di Selat Malaka dan Selat Singapura dan telah berhasil dilaksanakan pada 2015.

Sementara tahap kedua dilaksanakan untuk melakukan survei hidrografi di sepanjang skema pemisahan lalu lintas di laut (TSS) yang memiliki kedalaman kurang dari 30 meter. Tahap kedua dilaksanakan mulai 2017 hingga 2020 yang kemudian diperpanjang hingga 2023 karena pandemi COVID-19.

Yudho mengatakan, proyek survei hidrografi bersama tersebut merupakan inisiatif penting untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura.

“Dengan melakukan survei ini, kami bisa memperoleh informasi yang akurat dan terkini tentang kondisi dasar laut dan kedalaman air di Selat Malaka dan Selat Singapura yang tentunya sangat penting untuk penyelenggaraan navigasi yang aman, pengelolaan pelabuhan serta perlindungan lingkungan laut,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan pertemuan kali ini dapat memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan jalan ke depan untuk survei hidrografi bersama ini

“Saya yakin kerja sama kami akan menghasilkan manfaat yang nyata bagi keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dan Singapura,” kata Yudho.(ds/antara)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar