Dr. Bahri Beri Bansos Pada Tukang Ojek

DINAMIKA SULTRA.COM, MUNA BARAT – Inflasi daerah di Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra), sangat berdampak kepada kelompok pekerja informal seperti sopir dan tukang ojek.

Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri sangat peduli akan kesulitan mereka dan memberikan bantuan sosial (Bansos).

Sebelumnya, Pj.Bupati Bahri memberikan bantuan subsidi harga angkutan kepada 131 supir mobil. Kemarin, giliran 283 tukang ojek yang diberi bansos sekira sebesar Rp382.050.000.

Pj.Bupati Bahri mengatakan pemberian dana hibah kepada tukang ojek sebagai tindak lanjut dari amanat Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri. Yaitu menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebagai dampak penanganan inflasi daerah.

Salah satu bentuk belanjanya adalah pemberian bansos bagi tukang ojek.
“Hari ini (kemarin,red) kita berikan dana hibah kepada masyarakat yang berprofesi tukang ojek,” ujarnya usai seremoni penyerahan bansos, Selasa (2/5/2023).

Setiap tukang ojek mendapatkan bantuan senilai Rp450.000 perbulan. Bantuan yang diberikan Pemkab Mubar terhitung mulai Januari-Maret (dirapel). Jika diakumulasi selama 3 bulan, maka setiap tukang ojek mendapatkan bantuan Rp1.350.000.

“Bansos Rp450.000 perorang yang kita berikan itu hitungan biaya bensin 3 liter perhari dengan intensitas kerja (mengojek) selama 15 hari dalam sebulan. Penyalurannya kita rapel, terhitung mulai Januari-Maret 2023,” ungkap Pj.Bupati Mubar.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu menegaskan sebenarnya bantuan dana hibah tukang ojek telah dianggarkan sejak 2022.

Hanya saja saat akan disalurkan, jumlah tukang ojek di Mubar mendadak membludak, mencapai ribuan orang. Sehingga Pemkab Mubar membatalkannya dan baru direalisasikan tahun ini.

“Tahun 2022 kita anggarkan, tetapi jumlah tukang ojek sangat banyak, sama dengan jumlah motor di Mubar. Makanya dilakukan validasi dan saat ini kita realisasikan. Jadi 283 tukang ojek yang terima bantuan ini adalah hasil validasi,” tutur Bahri.

Ia menambahkan, Pemkab Mubar menginginkan agar data tukang ojek dapat terkoordinir dengan baik. Untuk itu, Pj.Bupati Bahri meminta agar para tukang ojek membentuk lembaga semacam perkumpulan atau asosiasi.

Sehingga mereka dapat memiliki indentitas berupa kartu anggota yang dikeluarkan oleh ketua dan diketahui Dinas Perhubungan Mubar.

“Ke depan akan kita evaluasi lagi. Karena rencananya, bansos ini akan kita berikan 1 tahun. Tapi mudah-mudahan yang kita berikan ini sudah sesuai dengan data yang telah divalidasi,” Tutup Bahri.(ds/abr/ono)