DJPb: Realisasi Belanja Negara di Sultra Rp8,2 Triliun Per Mei 2023

DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara menyebut realisasi belanja negara di provinsi tersebut mencapai Rp8,2 triliun per 19 Mei 2023.

“Pagu belanja negara di Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 sebesar Rp25,78 triliun terdiri dari belanja kementerian dan lembaga Rp7,9 triliun dan transfer ke daerah dana desa (TKDD) Rp17,78 triliun,” kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sultra Syarwan di Kendari, Senin (22/5/2023).

“Realisasi belanja negara di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 19 Mei 2023 mencapai Rp8,2 triliun atau 31,83 persen dari pagu APBN,” ujarnya.

Dia menerangkan dari realisasi belanja negara sebesar Rp8,2 triliun disumbangkan oleh kementerian/lembaga Rp2,5 triliun atau 31,7 persen dari pagu dan transfer ke daerah sebesar Rp5,6 triliun atau 31,80 persen dari pagu.

Syarwan menyebut belanja negara di Sultra tumbuh 17,52 persen year on year (yoy) berasal dari kontribusi realisasi belanja kementerian/lembaga yang meningkat sebesar Rp370,11 miliar atau naik 17,1 persen. Sedangkan realisasi transfer ke daerah meningkat Rp852,52 miliar naik 17,7 persen.

DJPb Sultra mencatat realisasi realisasi belanja pegawai per 19 Mei 2023 di daerah tersebut mencapai Rp985,55 miliar atau 39,05 persen dari Rp2,52 triliun pagu anggaran. Data tersebut meningkat bila dibanding periode yang sama pada 2022 mencapai Rp940,59 miliar atau 37,74 persen dari pagu anggaran Rp2,492 miliar.

Selanjutnya, realisasi belanja barang per 19 Mei 2023 mencapai Rp909,36 miliar atau 29,29 persen dari Rp3,10 triliun pagu anggaran. Capaian tersebut tumbuh 17,55 persen bila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp679,04 miliar atau 24,89 persen dari Rp2,72 triliun pagu anggaran.

Kemudian realisasi belanja modal mencapai Rp236,76 miliar atau 27,02 persen dari pagu anggaran Rp2,35 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 17,55 persen bila dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 mencapai Rp541,67 miliar atau 23,85 persen dari Rp2,27 triliun.

“Sementara belanja bantuan sosial mengalami kontraksi -7,3 persen. Realisasinya mencapai Rp3,24 miliar atau 36,27 persen dari pagu Rp8,9 miliar. Data ini menurun jika realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp3,49 miliar atau 46,01 persen dari Rp7,59 miliar pagu,” jelas dia.

Ia menuturkan pada transfer ke daerah (TKD) terdapat realisasi dana bagi hasil (DBH) sebesar 41,48 persen dari pagu, DAU terealisasi 33,52 persen, DAK Fisik 0,94 persen, DAK nonfisik 36,7 persen. Sedangkan dana desa sebesar 35,34 persen dari pagu.(ds/sgn)