Dirjen DJPb: Realisasi Belanja di Sultra Capai 31,71 Persen Per Mei 2023

DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra), mencatat realisasi belanja kementerian dan lembaga di provinsi tersebut mencapai 31,71 persen per 19 Mei 2023.

Alokasi APBN tahun 2023 di Sultra sebesar Rp25,78 triliun dengan rincian dalam bentuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp7,99 triliun dan TKDD sebesar Rp17,78 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sultra Syarwan di Kendari, Selasa (23/5), mengatakan bahwa sampai dengan 19 Mei 2023 realisasi belanja satuan kerja K/L di Sulawesi Tenggara sebesar Rp2,53 triliun atau 31,71 persen dari pagu anggaran senilai Rp7,99 triliun.

Dia menyebut belanja satuan kerja kementerian/lembaga di provinsi tersebut terbagi dalam empat anggaran yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial.

Ia menerangkan dari total realisasi Rp2,53 triliun satuan kerja kementerian dan lembaga rinciannya terdiri dari belanja pegawai Rp985,55 miliar atau mencapai 39,05 persen, belanja barang Rp909,36 miliar (29,29 persen), belanja modal Rp636,76 miliar (27,02 persen) dan bansos Rp3,24 miliar (36,27persen).

Lebih lanjut Syarwan mengatakan kinerja APBN Kanwil Sultra berdasarkan 10 kementerian dan lembaga yang realisasi penyerapan terbanyak di antaranya KPU sebesar Rp149,57 miliar atau 57,46 persen dari pagu anggaran Rp260,3 miliar.

Disusul Kementerian Pertahanan 38,49 persen atau Rp160,31 miliar dari pagu Rp416,50 miliar; ketiga Kepolisian RI mencapai 37,56 persen atau Rp385,64 miliar dari pagu Rp1,026 triliun; keempat Kementerian Perhubungan 36,89 persen atau Rp176,07 miliar dari pagu Rp477,33 miliar

Kelima Kementerian Agama 36,21 persen atau Rp279,68 miliar dari pagu Rp772,29 miliar. Keenam Mahkamah Agung 35,54 persen atau Rp63,27 miliar dari pagu Rp178,01 miliar; Ketujuh Badan Pengawasan Pemilihan Umum 31,63 persen atau Rp65,71 miliar dari pagu Rp207,75 miliar.

Kedelapan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 28,62 persen atau Rp748,71 miliar dari pagu Rp2,615 triliun; kesembilan Badan Pusat Statistik 27,73 persen atau Rp39,92 miliar dari pagu Rp143,97 miliar; ke-10 Kementerian Pendidikan Nasional mencapai 20,13 persen atau Rp138,33 miliar dari pagu Rp687,05 miliar.

“Dari realisasi tersebut KPU memiliki pertumbuhan tertinggi dibandingkan tahun lalu sebagai dampak akselerasi pelaksanaan program pemilu. Saya ucapkan terima kasih kepada 10 kementerian dan lembaga ini, semoga menjadi trigger buat kementerian lainnya,” ucap Syarwan.

Sementara itu, tutur Syarwan, realisasi 31 kementerian dan lembaga lainnya yang ada di provinsi tersebut secara keseluruhan mencapai Rp347,48 miliar atau 28,77 persen dari pagu senilai Rp1,207 triliun.

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah serta Dana Desa (TKDD) di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini mencapai Rp5,66 triliun atau 31,88 persen.

Dalam realisasi TKDD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,23 triliun atau 33,58 persen, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,04 triliun atau 41,48 persen. Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp16,99 miliar atau 0,9 persen.

“Ada juga realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp856,39 miliar atau capaiannya 36,73 persen dan terakhir yaitu Dana Desa Rp517,95 miliar atau 35,34 persen,” jelas dia.(ds/sgn)