Dewan Pers Minta Wartawan Sajikan Informasi Taat Kode Etik Pilkada 2024
DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Pimpinan dan wartawan Media di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengikuti Workshop peliputan Pemilu kepala daerah (Pilkada).
Workshop ini bertempat di salah satu hotel di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Jum’at (27/9/2024).
Kegiatan yang diinisiasi Dewan Pers ini bertujuan meningkatkan kualitas peliputan wartawan, baik media cetak, online, dan elektronik.
Salah satu nara sumber dari dewan Pers, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana, mengungkapkan banyaknya kasus pengaduan dalam pemberitaan sepanjang tahun 2023-2024.
Meski dia tak merinci, Anggota Dewan Pers ini meminta wartawan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk lebih memahami kode etik jurnalistik.
Wartawan diminta harus mampu menyajikan informasi yang akurat, berimbang serta bebas dari kepentingan politik di momen Pilkada 2024.
“Kami berharap dan tentu harapan semua pihak agar pers menjalankan peliputan dengan profesional, menjunjung tinggi kode etik dan terbebas dari kepentingan politik,” kata Yadi.
Dia juga mengungkapkan banyaknya media di Indonesia hingga mencapai puluhan ribu dan hanya sebagian kecil yang terdaftar di Dewan Pers. Untuk itu, Yadi mengajak pemilik perusahaan pers untuk mendaftarkan medianya di Dewan Pers lewat situs yang disediakan Dewan Pers.
“Media di Indonesia semakin bertambah, tapi yang terdaftar di Dewan Pers (terverifikasi red) tidak lebih dari 1.800,” katanya.
Sementara itu Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Totok Suryanto, menekankan kembali agar pers menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya lebih profesional.
Dia juga menyebut tak sedikit aduan masuk ke Dewan Pers dengan berbagai persoalan. Maka itu, pers diharapkan betul-betul bekerja secara profesional.
“Teman-teman juga harus membuka fakta, yang baik katakan baik, dan yang buruk katakan buruk,” ujar Totok Suryanto.
Di momen Pilkada ini, Totok menekankan agar pers betul-betul berlaku adil dan tidak keliru memberitakan terhadap Calon kepala daerah.
“Ketika kita simpati di satu calon, jangan berikan hal-hal yang tidak baik kepada calon yang lain, jadilah pers profesional yang mampu berbuat adil satu sama lain. Jangan keliru memberitakan, teman-teman betul pegang kode etik,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara, Iwan Rompo Banne, mengatakan peran pers sangat penting dalam mengawal jalannya demokrasi. Ditengah keterbatasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara, tidak sedikit Bawaslu mendapatkan informasi dari media.
“Peran media begitu penting di momen Pilkada ditengah keterbatasan Bawaslu. Tidak sedikit kita dapatkan informasi dari media,” ujar alumni Fisip UHO ini.
Selain ketiga anggota Dewan Pers, Dewan Pers juga melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra, Asril, Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne, serta Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Sultra, Molesara.
Selain itu, Ketua AJI Kendari, Sadah. Ketua PWI Sultra Sarjono, Ketua AMSI Sultra, Jufri Rahim dan Ketua JMSI, Nasir.(ds/ono)