Ribuan Honorer R2-R3 Kendari Demo Tuntut PPPK Penuh Waktu

Ribuan honrer R2 dan R3 yang menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Kota Kendari. (Ist)

DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Ribuan honorer R2 dan R3 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar demonstrasi menuntut jadi pegawai penuh waktu dan menolak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, pada Senin.

Para demonstran yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 dan R3 Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari itu melaksanakan demonstrasi dengan menggelar petaka bertuliskan “Menuntut Optimalisasi Formasi R2 R3 Menuju Penuh Waktu” di halaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari.

Wakil ketua aliansi honorer R2-R3 Kota Kendari Awal saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan demonstrasi diikuti sekitar 1.500 honorer R2 dan R3 dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Kendari.

“Perjuangan ini dilakukan serentak se-Indonesia. Kami R2 dan R3 Kota Kendari mengambil bagian apa yang menjadi poin-poin aspirasi kami,” kata Awal.

Ia menyampaikan demonstrasi ini merespon atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pada Pasal 66 bahwa pemerintah harus melakukan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini semua honorer maupun ASN.

Awal menyebutkan aksi damai aliansi honorer R2-R3 Pemkot Kendari yaitu menuntut hak seluruh honorer R2-R3 menjadi penuh waktu dan menolak menjadi PPPK paruh waktu. “Menolak paruh waktu dan meminta penuh Waktu,” ujarnya.

Awal meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan optimalisasi formasi dan penambahan kuota untuk pengangkatan honorer R2-R3 menjadi penuh waktu.

“Kami meminta kepada pemerintah membuat aturan terkait honorer R2-R3 diangkat menjadi penuh waktu tanpa tes,” ucap Awal.

Ia juga meminta kepastian pemerintah kapan terealisasi tuntutan honorer untuk diangkat menjadi penuh waktu tanpa tes dan menolak seluruh tahapan seleksi berikutnya, sebelum tuntutan honorer R2-R3 terpenuhi

Awal berharap pemerintah dalam hal ini eksekutif maupun legislatif secara konsisten benar-benar menuntaskan dengan regulasi-regulasi yang bisa disesuaikan di daerah.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Kendari La Ode Inarto mengatakan DPRD Kota Kendari bersama OPD dan perwakilan aliansi akan melakukan koordinasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan kementerian untuk menyelesaikan persoalan honorer ini bisa terjawab.

“Yang jelas, kami dari teman-teman DPR akan memperjuangkan semaksimal mungkin aspirasi teman-teman, agar bisa terpenuhi Insya Allah keseluruhan,” sebut Inarto.(ds/ono)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar