Komisi VII Minta Edukasi Pariwisata Pada Masyarakat Ditingkatkan

DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA – Komisi VII DPR RI meminta pemerintah meningkatkan edukasi terkait pentingnya pariwisata yang berkelanjutan pada masyarakat agar potensi destinasi di tiap daerah dapat lebih terangkat.

“Sebagian dari mereka minim sekali sadar pariwisatanya, kesadaran berwisata dan kesadaran menjaga keberlanjutan destinasi pariwisata. Inilah yang membuat Panja DPR waktu itu, agar masalah pendidikan betul-betul masuk ke dalam undang-undang pariwisata,” kata anggota komisi VII Putra Nababan dalam Rakornas bersama Menteri Pariwisata yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.

Putra menyoroti bahwa masyarakat lokal yang berada di sekitar area destinasi pariwisata prioritas dan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) kebanyakan hanya menjadi penonton dari kegiatan pariwisata itu sendiri.

Masyarakat di sana dinilainya belum sadar akan pentingnya menjaga keberlanjutan destinasi wisata, serta bagaimana cara mengelola destinasi tersebut. Hal itu terlihat dari masih diabaikannya aspek kebersihan di destinasi wisata.

Hal lain yang ia soroti adalah pariwisata secara gamblang tidak disebutkan dalam sejumlah undang-undang pendidikan seperti Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2024 tentang penerapan Kurikulum Merdeka hingga Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Akibatnya, katanya, masyarakat seperti di daerah Manggarai, NTT, lebih memilih pekerjaan seperti PNS, pekerjaan di sektor kesehatan atau pendidikan. Sedangkan industri pariwisata di sana semakin meningkat.

“Yang kita inginkan adalah kebersihan kan terhadap pariwisata dalam konteks itu jadi kita bicara tentang sadar wisata kesadaran berwisata dan keberlanjutan destinasi wisata dilakukan dalam pendidikan formal dan informal ini tidak nyambung karena pemerintah hanya mengatakan terkait pendidikan secara nasional,” kata dia.

“Jadi saya ingin pemerintah membuka mata hati dan juga pikirannya supaya kita bisa diskusi dalam hal ini, sehingga tidak hanya berdebat mengenai masalah sudah diatur dalam Sisdiknas, PP ini itu atau Peraturan Menteri,” lanjutnya.

Maka dari itu, ia meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk memasukkan pariwisata sebagai bagian pembelajaran dalam pendidikan.

Putra juga meminta Pemerintah Indonesia untuk membuat aturan untuk melakukan diplomasi budaya.

“Ibu Menteri lakukan di pameran dagang pariwisata di dunia, di Berlin Ibu Menteri Widiyanti membawa Danau Toba, Batak, budaya kita, itulah yang Ibu lakukan di sana diplomasi budaya kita. Sebagai pembuat undang-undang, kita ingin agar budaya Indonesia betul-betul menjadi soft diplomacy kita dengan dunia internasional, inilah yang ingin kita berikan penguatannya,” ujar Putra.(ds/antara)