DPRD Kolut Bahas Empat Raperda Terkait Pangan Hingga KLA
DINAMIKA SULTRA.COM, KOLUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara, menggelar Rapat Paripurna terkait penetapan empat rancangan peraturan daerah (raperda) baru tentang cadangan pangan hingga penyelenggaraan kota layak anak di wilayah Kolut, Sultra.
Anggota DPRD Kolut Fraksi Demokrat Fathullah Hasyim saat dihubungi di Kendari, Senin, mengatakan bahwa agenda pelaksanaan Rapat Paripurna tersebut ada dua, yakni penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolut Tahun Anggaran 2024 dan penetapan raperda baru.
“Empat Raperda yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Literasi, Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, serta Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak,” kata Fathullah Hasyim.
Dia menyebutkan pihaknya meminta pemerintah daerah untuk lebih memfokuskan perhatian pada pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di desa-desa dan juga pentingnya perbaikan infrastruktur penunjang ekonomi seperti jalan usaha tani, jembatan, dan irigasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fathullah Hasyim juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan sektor pertambangan dan kesiapan menghadapi potensi bencana.
Anggota DPRD Fraksi PDIP Nasir Banna menyampaikan temuan-temuan dari Inspektorat yang belum diselesaikan harus segera ditindaklanjuti demi menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Perlunya peningkatan pengawasan terhadap dana desa serta pengelolaan pasar desa agar lebih efisien dan tepat sasaran,” ucap Nasir Banna.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Fraksi Gerindra Adi Putra mempertanyakan alasan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati belum difungsikan secara maksimal hingga saat ini.
Ia juga menyoroti pentingnya penataan ulang aset kendaraan daerah agar dapat digunakan secara lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Fraksi NasDem Busra Daming menekankan pentingnya pemutakhiran data hasil tambang sebagai langkah strategis untuk memperkuat klaim bagi hasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Ia juga menyuarakan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih pada penataan Masjid Agung Bahrurrasyad Wal Ittihad, yang dinilai sebagai salah satu ikon kebanggaan daerah.(ds/ono)