Bapenda Baubau: Realisasi PAD Triwulan I 2025 Rp26,3 Miliar

DINAMIKA SULTRA.COM, BAUBAU – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mencatat realisasi pendapatan asli daerah atau PAD pada triwulan I 2025 mencapai Rp26,3 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Kota Baubau Musrifi saat dihubungi di Kendari, Sultra, Senin, mengatakan jumlah tersebut baru 20,46 persen dari total target PAD Kota Baubau sebesar Rp128 miliar.
Ia menyampaikan capaian tersebut masih di bawah angka ideal untuk periode triwulan I sebesar 25 persen. Namun, jumlah tersebut menunjukkan lonjakan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Periode yang sama tahun 2024, realisasi PAD hanya mencapai 5,12 persen atau sekitar Rp6,4 miliar dari target tahunan Rp125 miliar lebih. Artinya, terjadi peningkatan kinerja lebih dari tiga kali lipat dalam periode yang sama tahun ini,” kata Musrifi.
Dia menyebutkan dari total realisasi PAD Rp26,3 miliar tersebut bersumber dari retribusi daerah sebesar Rp1,2 miliar, pajak daerah Rp7,8 miliar, dan komponen lain-lain PAD yang sah sebesar Rp17,1 miliar.
Musrifi mengungkapkan peningkatan PAD tersebut disumbangkan oleh beberapa faktor teknis, terutama dari percepatan pencetakan dan distribusi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) untuk pajak bumi dan bangunan (PBB).
“SPPT tahun ini sudah kami cetak dan didistribusikan pada Februari, jauh lebih cepat dibandingkan tahun lalu yang baru dicetak April. Ketika masyarakat lebih cepat terima, mereka juga lebih cepat membayar,” ujarnya.
Ia menjelaskan selain dari PBB, pendapatan daerah yang meningkat itu juga dipengaruhi oleh kebijakan diskon 50 persen dari PT PLN untuk pelanggan listrik prabayar dan pascabayar yang diprogramkan pada Januari dan Februari 2025 lalu. Dampaknya, terjadi lonjakan pembelian token yang turut meningkatkan kontribusi pajak listrik ke daerah.
“Dua bulan pertama itu realisasi dari PLN hampir Rp3 miliar. Tapi, karena diskonnya cuma dua bulan, begitu masuk Maret langsung turun,” sebut Musrifi.
Meski begitu, Bapenda Kota Baubau memproyeksikan tantangan di triwulan berikutnya, terutama akibat kebijakan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang berpotensi menggerus sumber PAD khususnya dari sektor perumahan.
“Meski begitu kami tetap optimis target PAD 2025 bisa tercapai. Karena masyarakat biasanya membayar PBB di akhir, karena jatuh temponya 31 September, mudah-mudahan pada semester kedua terjadi tren peningkatan realisasi PAD,” tambah Musrifi.(ds/ono)