Pemprov Sultra Catat Investasi 2025 Capai Rp13,6 Triliun
DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), mencatat realisasi investasi yang masuk di wilayah Bumi Anoa mencapai Rp13,6 triliun per Juni 2025.
Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra Parinringi, saat ditemui di Kendari, Sultra, Senin, mengatakan bahwa jumlah investasi tersebut telah melampaui target yang diberikan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sebesar Rp13,2 triliun untuk tahun 2025.
“Hingga semester I atau Juni 2025 mencapai Rp13,6 triliun atau setara 102,54 persen dari target,” kata Parinringi.
Dia menyebutkan capaian tersebut menunjukkan jika perkembangan investasi di Bumi Anoa saat ini masih dalam kondisi sangat baik.
Parinringi mengungkapkan berdasarkan data, realisasi investasi terbesar di Bumi Anoa berasal dari industri logam dasar, barang logam bukan mesin, dan peralatannya yang mencapai Rp6,7 triliun, kemudian untuk sektor pertambangan Rp1,19 triliun, serta perdagangan dan reparasi Rp474,78 miliar.
“Lalu, terdapat di bidang perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp422,34 miliar dan jasa lainnya Rp68,6 miliar,” ujarnya.
Ia mengungkapkan untuk daerah-daerah investasi yang terbesar terdapat di Kabupaten Kolaka sebesar Rp6,48 triliun, kemudian Konawe Rp1,89 triliun, Konawe Utara Rp192,7 miliar, Konawe Selatan Rp185,1 miliar, dan Kota Kendari Rp160,5 miliar.
Parinringi optimistis investasi akan semakin besar dengan dukungan program-program yang diusung oleh Gubernur Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Hugua, salah satunya melalui Sultra Investment Summit yang digelar Juni 2025 sebagai bagian dari program 100 hari kerja.
“Dalam kegiatan itu seluruh pelaku usaha baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) hadir untuk berdiskusi langsung,” jelas Parinringi.
Dia menyampaikan dalam pertemuan tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka memimpin langsung dan para pelaku usaha menyampaikan berbagai kendala terkait percepatan realisasi investasi maupun aspek penerimaan.
“Khusus DPMPTSP, yang mendapat target realisasi investasi dari BKPM, setelah kegiatan itu kami berdiskusi dengan pelaku usaha serta melakukan pendampingan,” sebut Parinringi.(ds/ono)