Bombana Masuk Empat Besar Keterbukaan Informasi Publik Sultra
DINAMIKA SULTRA.COM, BOMBANA – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, Senin (3/11/2025). Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfos), Abdul Muslikh, S.Pd., M.Si, menyambut kunjungan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tenggara di Aula Dinas Kominfos Bombana dalam rangka Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun 2025.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi Informasi Sultra Hasmansyah Umar, didampingi Komisioner Divisi Kelembagaan dan Tata Kelola Andi Ulil Amri, serta jajaran KI Sultra. Visitasi dilakukan setelah tahapan verifikasi jawaban dari seluruh badan publik, dan Bombana menjadi salah satu dari empat besar PPID Utama kabupaten/kota se-Sultra dengan nilai tertinggi.
Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Komisi Informasi atas perhatian dan pendampingan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
Ia menegaskan, keberhasilan Bombana mempertahankan prestasi informatif merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah.
“Predikat informatif bukan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kami bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, bukan hanya demi penilaian, tetapi untuk memastikan hak masyarakat mendapatkan informasi yang cepat dan akurat tentang kinerja pemerintah daerah,” ujar Burhanuddin.
Sejak tahun 2024, PPID Utama Kabupaten Bombana telah meraih Predikat Informatif dan menempati peringkat pertama se-Sulawesi Tenggara. Capaian itu, kata Bupati, menjadi motivasi kuat untuk memperkuat sistem informasi publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta aktif mempublikasikan kegiatan melalui berbagai platform resmi, termasuk media sosial, agar masyarakat mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah.
“Saya sudah instruksikan semua OPD agar rutin menyampaikan kegiatan melalui akun resmi mereka. Ini penting untuk mencegah disinformasi dan menunjukkan bahwa pemerintah sungguh bekerja untuk rakyat,” tegas Bupati.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sultra Hasmansyah Umar memberikan apresiasi atas kehadiran langsung Bupati dalam kegiatan visitasi tersebut. Menurutnya, hal itu menunjukkan komitmen kuat dari pimpinan daerah terhadap keterbukaan informasi publik.
“Kehadiran Bupati Bombana di tengah kegiatan ini adalah bukti nyata dukungan pimpinan daerah terhadap keterbukaan informasi. Komitmen seperti ini menjadi teladan bagi kabupaten lain dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ungkap Hasmansyah.
Di tempat yang sama, Komisioner KI Sultra Andi Ulil Amri mengungkapkan bahwa hasil sementara dari proses visitasi menunjukkan PPID Utama Kabupaten Bombana berpeluang besar mempertahankan predikat informatif seperti tahun sebelumnya.
Ia menilai konsistensi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola informasi publik layak diapresiasi.
“Dari hasil verifikasi dan visitasi, Bombana masih menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kami melihat ada keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh standar keterbukaan informasi terpenuhi,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Bupati Burhanuddin menegaskan kembali bahwa visitasi Monev bukan sekadar proses evaluasi, tetapi juga momentum untuk belajar dan memperbaiki diri. Ia berharap Bombana dapat terus menjadi pelopor keterbukaan informasi publik di Bumi Anoa.
“Visitasi ini bukan hanya tentang penilaian, tetapi tentang proses tumbuh bersama untuk menjadi lebih baik. Kami ingin Bombana tetap menjadi contoh dalam mewujudkan pemerintahan terbuka di Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat struktural Dinas Kominfos, tim PPID Utama, dan perwakilan Komisi Informasi Provinsi Sultra. Hasil akhir Monev akan diumumkan pada Desember mendatang setelah seluruh tahap penilaian badan publik selesai diverifikasi.(ds/mdn/ono)