Wabup Bombana Hadiri Rakor TPID Sultra Bahas Kestabilan Harga Jelang Nataru
DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Tenggara di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (25/11/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra Andi Sumangerukka untuk membahas strategi menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Rakor TPID tahun 2025 mengangkat tema “Optimalisasi Sinergi TPID Provinsi–Kabupaten/Kota dan Penguatan Ketahanan Pangan serta Kestabilan Harga Jelang Nataru 2025.” Tema tersebut menjadi acuan seluruh agenda pembahasan, khususnya terkait antisipasi lonjakan permintaan bahan pokok di akhir tahun.
Agenda dibuka dengan pemaparan kondisi inflasi terkini di wilayah Sulawesi Tenggara. Data awal menunjukkan harga sejumlah komoditas masih terkendali, namun berpotensi mengalami tekanan dalam beberapa minggu ke depan.
Karena itu, koordinasi lintas daerah dinilai sangat penting agar gangguan pasokan dapat diantisipasi sejak dini.
Rapat koordinasi tersebut menitikberatkan pada tiga langkah strategis:
1. Optimalisasi sinergi provinsi dan kabupaten/kota
Pembahasan diarahkan pada pemutakhiran data harga, peningkatan koordinasi pengawasan pasar, dan mekanisme respons cepat ketika terjadi gejolak harga.
2. Penguatan ketahanan pangan dan ketersediaan bahan pokok
Setiap daerah diminta memastikan kecukupan stok hingga awal 2026, termasuk kesiapan intervensi distribusi jika terjadi lonjakan permintaan.
3. Stabilitas harga jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Operasi pasar, pemantauan rantai pasok, dan intervensi komoditas sensitif menjadi bagian dari skenario pengendalian inflasi.
Wakil Bupati Bombana bersama jajaran terkait mengikuti seluruh sesi pembahasan yang berkaitan dengan distribusi dan dinamika pasokan bahan pokok. Pemerintah Kabupaten Bombana diarahkan untuk memperkuat koordinasi internal dengan perangkat daerah, terutama dalam pemetaan kebutuhan, pengawasan pasar, dan pemantauan stok di lapangan.
Rakor tersebut dihadiri 17 Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tenggara beserta pejabat pimpinan tinggi dan administrator dari masing-masing daerah. Kehadiran penuh seluruh kepala daerah menjadi sinyal keseriusan bersama menghadapi tantangan inflasi tahunan.
Selain pemerintah daerah, instansi teknis seperti Bulog, Bank Indonesia Perwakilan Sultra, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perdagangan turut memberikan laporan mengenai kondisi harga terbaru serta potensi kendala distribusi.
Sejumlah bahan pokok menjadi perhatian khusus, termasuk beras, gula, minyak goreng, telur, dan cabai. Perubahan cuaca, produksi daerah produsen, dan pola konsumsi masyarakat dipetakan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap harga.
Dalam beberapa pemaparan, sejumlah daerah menerangkan kesiapan stok pangan yang relatif aman. Namun, monitoring harian tetap dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kekosongan barang atau lonjakan biaya distribusi.
Rakor TPID menegaskan bahwa stabilitas harga merupakan hasil dari koordinasi yang solid antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi teknis, dan pelaku pasar. Seluruh daerah di Sultra diminta menjaga ritme koordinasi tersebut agar situasi tetap terkendali menjelang libur panjang perayaan akhir tahun.
Rapat diakhiri dengan penyusunan langkah teknis yang akan dilakukan masing-masing daerah, termasuk operasi pasar, optimalisasi stok, dan publikasi informasi harga untuk mencegah spekulasi di masyarakat.
Rakor TPID Sultra tahun 2025 menjadi momentum memperkuat langkah bersama menghadapi dinamika inflasi akhir tahun. Dengan sinergi yang lebih terarah, pemerintah berharap masyarakat dapat melewati periode Natal dan Tahun Baru dengan harga kebutuhan pokok yang tetap terjangkau dan pasokan yang aman.(ds/mdn/ono)