Dishub Sultra Hasilkan Rp27 M dari Retribusi Pajak

Listen to this article
Kepala Dishub Sultra Rajulan. (Ist)

 

DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp27 miliar dari retribusi dan pajak per November 2025.

 

 

 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra Muhammad Rajulan saat ditemui di Kendari, Rabu, menyampaikan bahwa jumlah PAD sebesar Rp27 miliar tersebut mengalami kenaikan dibanding 2024.

 

“Kalau 2024 kita menghasilkan Rp22 miliar, tahun ini naik sementara di November mencapai Rp27 miliar,” ungkapnya.

 

Rajulan mengatakan, dengan capaian tersebut, Dishub Sultra diberikan target menyumbang PAD dari retribusi dan pajak sebesar Rp30,8 miliar untuk pada 2026.

 

Ia menyebut, pajak dan retribusi di bidang pelayaran dan pengelolaan pelabuhan menjadi penyumbang terbesar PAD yang dikelola Dishub.

 

Untuk itu, kata Rajulan, dirinya berupaya dengan memperbaiki sejumlah fasilitas di seluruh pelabuhan penyeberangan di Sultra guna meningkatkan pendapatan dan retribusi di tengah efisiensi anggaran.

 

Selain itu, lanjutnya, perbaikan fasilitas pelabuhan guna menjamin kenyamanan masyarakat di moda transportasi laut, apalagi menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

 

Sementara itu, anggota DPRD Sultra Rosni menambahkan perbaikan fasilitas pelabuhan harus menjadi prioritas Dishub Sultra demi kenyamanan penumpang.

 

Menurut Rosni, dengan fasilitas yang nyaman di pelabuhan, maka semakin banyak penumpang dan masyarakat menggunakan moda transportasi laut sehingga menaikkan PAD.

 

“Sebenarnya yang perlu menjadi perhatian seperti WC atau kamar mandi, sumber air bersihnya, mushalla dan ruang tunggu di pelabuhan,”ungkapnya.

 

Rosni mengatakan, dengan pendapatan mencapai Rp27 miliar di 2025, Dishub menjadi salah satu OPD penyumbang terbesar PAD Sultra dari sektor pajak dan retribusi.

 

Oleh karenanya, kata dia, DPRD terus mendorong Dishub Sultra terus meningkatkan fasilitas di seluruh pelabuhan meskipun anggaran yang tersedia senilai Rp8 miliar untuk 2026.

 

“Kami mendorong agar semua OPD bisa meningkatkan PAD, tapi dengan pemangkasan anggaran tentu fasilitas urgen itu penting ditingkatkan apalagi yang berpotensi menambah PAD kita,” tambah Rosni.(ds/ono)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar