SPPG Wakorsel dan Maligano Disorot Warga, Diduga Ada Mark Up Menu MBG

DINAMIKA SULTRA.COM, MUNA – Salah satu program andalan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang dinilai untuk pemenuhan gizi mulai balita, PAUD hingga SMA/SMK serta ibu hamil dan menyusui kini mulai mendapat sorotan warga setempat hingga diduga ada mark up anggaran belanja bahan menu MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang diberikan.
Program MBG yang serentak dilakukan seluruh Indonesia ini awalnya mendapat sambutan baik oleh masyarakat hingga para pelajaran anak PAUD hingga SMA/SMK ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) didistribusikan disetiap sekolah.

Namun akhir-akhir ini banyak siswa maupun orang tua siswa yang meluangkan kekecewaan dengan menu yang diberikan padahal besaran nilai menu telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Berdasarkan ketentuan menu MBG tahun 2026 wajib mengacu pada standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) kemenkes, disusun berdasarkan siklus 10 hari dan menonjolkan pangan lokal. Menu harus memenuhi prinsip gizi seimbang (karbohidrat, protein hewani/nabati, sayur, buah).
Ketentuan menu MBG dengan anggaran bahan makanan Rp8.000 per porsi ditujukan untuk balita, PAUD, TK, RA, serta SD/MI kelas 1-3. Anggaran ini mencakup bahan baku makanan bergizi dengan tambahan biaya operasional Rp3.000 dan komponen pendukung Rp2.000 per porsi.
Sedangkan anggaran bahan Rp10.000 per porsi (khusus SD kelas 4 ke atas, SMP, SMA, dan ibu menyusui) wajib mencakup gizi seimbang: nasi, dua jenis lauk (protein hewani/nabati), sayur, dan buah. Menu disusun oleh ahli gizi di SPPG, wajib menggunakan bahan segar, serta dilarang mengurangi kualitas meski anggaran terbatas.
Salah satu warga Kecamatan Wakorumba Selatan yang tidak ingin dipublikasikan identitasnya mengungkapkan bahwa program MBG hanya menguntungkan pihak SPPG sebab hal ini dilihat dari menu yang diberikan sangat tidak rasional.
“Bayangkan saja roti yang diberikan harga 3.300,ditambah menu telur 2.500, kacang 2.200 muapun kurma. 1.760, Ini diduga ada mark up anggaran,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti jumlah MBG yang diberikan untuk porsi harga 10.000 ini tidak cukup hanya sampai 9.760.
“Ini masih ada sisa 240 rupiah, coba di kali jumlah penerima MBG, ini jumlah fantastik dan mengarah korupsi,” tuturnya.
Berdasarkan pantau wartawan Dinamika Sultra.com, masalah pemberian menu MBG yang diberikan pada hari Senin 2 Maret 2026 ini ramai diperbincangkan sosial media setelah diunggah oleh pemilik akun IsmaWati dengan caption “ada mi kertas dftr hrga di menu MBG anakku”. Dalam unggahan ini sontak mendapat berbagai komentar dan tanggapan.
Salah satu pemilik akun Far Nuryadin berkomentar “aturan pemerintah tentang pagu anggaran untuk bahan MBG adalah Rp 10.000, kalau dilihat dari harga total bahan adalah Rp9760. Perlu pula di sajikan info nilai gizi,” ungkapnya.
Selain itu, Pemilik Akun Yati Tian ikut menyoroti “masih mending roti yg dijual dikampung sini besar-besar pake kacang lagi baru harganya 1000. Ini 3.300 mana ada roti gitu 3.300,” komentarnya.
Kepala SPPG Warkorsel yang beralamat di Desa Pure, Rahman yang dikonfirmasi mengenai MBG ini tidak bersedia memberikan tanggapan namun menyarankan untuk konfirmasi ke korwil.
“Kami sudah konfirmasi ke korwil pak silahkan langsung ke korwil saja,” ungkapnya.

Hal yang sama, terdapat keluhan masyarakat Maligano terkait pemberian menu MBG yang dinilai tidak sesuai dengan nominal Rp8 ribu hingga Rp10 ribu, namun Kepala SPPG enggan memberikan penjelasan saat dikonfirmasi terkait hal ini.
“Mohon maaf sebelumnya pak. Kami punya regulasi harus menyurat di BGN pusat dulu atau regional sultra,” ucapnya.
“Menyurat di BGN pusat dulu pak atau regional sultra. Nanti regional Sultra yang arahkan siapa yang mau di wawancara koordinator wilayah atau kepala SPPG,” Tutupnya. (ds/Iman/ono)