Pengiat Sosial Media Tuntut Bupati Muna Wajib Sidak Pengelola MBG
DINAMIKA SULTRA.COM, MUNA – Program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di Desa/Kelurahan di Kabupaten Muna telah dinikmati penerima manfaat bagi balita, anak sekolah hingga ibu hamil/ibu menyusui kini telah banyak mendapatkan sorotan yang tersebar di sosial media (Sosmed).
Salah satunya Pengiat Sosial Media, Adin Haq melalui pesan whatsAppnya, Rabu, 11 Maret 2026, menjelaskan pada prinsipnya masyarakat dalam hal ini orang tua siswa sangat mendukung adanya Program MBG dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak sekolah.
“Dampak positif Program MBG signifikan, juga adanya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat,” ungkapnya.
Namun kata Adin, yang miris adalah realita yang terjadi terutama soal jenis makanan dan standar gizi masih sangat memprihatinkan dan tidak merata di semua pengelola MBG.
“Soal estimasi anggaran setiap porsi untuk siswa secara fakta jika di hitung berdasarkan kasak mata paling memakan anggaran 6 ribu rupiah sampai 7 ribuan sementara porsi anggaran di sediakan posturnya 10 ribu per porsi jatah setiap siswa,” ungkapnya.
“Kenyataan ini terbukti dari keluhan dan kritikan masyarakat orang tua siswa yang berseliweran di media sosial baik fb maupun tik tok banyak yang mengeluh kan soal jenis makanan yang kadang tidak higienis maupun kandungan gizinya tidak memadai asal makanan saja,” tambahnya.
Hal Ini menjadi PR bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal Bupati agar mengambil langkah-langkah nyata dan tegas, jangan hanya menghadiri peresmian dapur MBG tetapi yang krusial adalah metode pengawasan yang jelas.
“Kami menyarankan agar sidak atau pemantauan langsung aktifitas dapur MBG dan langsung kunjungan ke sekolah penerima manfaat memastikan jenis makanan dan apakah layak dari sisi pemenuhan gizi dan apa layak dari estimasi anggaran yang di kelola,” harapnya.
Ia menuturkan, sikap kritik masyarakat itu adalah hal yang wajar mengingat ini adalah program nasional yang jelas penganggarannya.
“Memang ada pendapat sebagian masyarakat bahwa ini gratis, tetapi bukan soal rasa bersyukur karena program ini terstruktur dan salah satu program andalan Presiden Republik Indonesia yang penganggarannya fantastis jadi sebagai warga negara kita turut memantau pelaksanaan tekhnis program ini,” ucapnya.
Segera di lakukan pemantauan dan update waktu, jenis makanan yang di sajikan dan target sasaran sekolah mana dan di publikasikan secara jelas di media secara tranparan dan ini harus di wajibkan kepada pengelola dapur MBG.
Selain itu harus di pantau langsung aktifitas dapur jangan sampai hanya namanya dapur tapi tidak digunakan untuk memasak hanya sebagai syarat menjadi pengelola setelah di resmikan malah tidak di gunakan.
“Tidak kalah pentingnya bupati harus tegas memberikan sanksi bagi pengelola yang tidak tertib aturan,” Tutupnya.(ds/Iman/Ono)