Aset Daerah dan Infrastruktur Kabaena Disorot, Pemda Perkuat Pengelolaan

DINAMIKA SULTRA.COM, BOMBANA -Pulau Kabaena kembali menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Bombana dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan dan optimalisasi aset daerah.
Langkah ini terlihat dari kunjungan kerja yang dilakukan Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, awal pekan ini, yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menyasar langsung persoalan mendasar di wilayah kepulauan.
Salah satu isu utama yang disorot adalah keberadaan aset daerah eks perusahaan yang kini berada di bawah pengelolaan pemerintah. Peninjauan dilakukan di kawasan eks PT BMR, yang selama ini menjadi bagian penting dalam dinamika ekonomi dan tata kelola aset di Kabaena.
Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa aset yang telah diserahkan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga memiliki kejelasan status serta arah pemanfaatan yang konkret. Langkah ini dinilai krusial, mengingat banyak aset daerah yang selama ini belum dimaksimalkan untuk kepentingan publik.
Dalam konteks tersebut, pemerintah tidak hanya melakukan pengecekan fisik, tetapi juga mendorong penataan sistem pengelolaan yang lebih akuntabel hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Hal ini mengemuka dalam pertemuan bersama unsur pemerintah lokal di Kabaena Utara.
Diskusi yang melibatkan camat dan kepala desa berlangsung terbuka, dengan berbagai persoalan teknis mengemuka. Mulai dari keterbatasan sarana pendukung pemerintahan desa hingga kebutuhan akan sistem pendataan aset yang lebih tertib dan terintegrasi.
Sejumlah peserta forum menilai bahwa selama ini masih terdapat kendala dalam sinkronisasi data aset, yang berpotensi menghambat pemanfaatannya secara optimal. Karena itu, validasi data dan penguatan sistem inventarisasi menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut.
Selain aspek tata kelola aset, perhatian juga diarahkan pada kondisi infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah proyek yang telah dikerjakan, terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas dan pengendalian lingkungan.
Beberapa titik yang ditinjau antara lain ruas jalan penghubung antarwilayah, pekerjaan pengaspalan, hingga normalisasi sungai dan pembangunan saluran penunjang. Infrastruktur ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas warga serta aktivitas ekonomi lokal.
Namun demikian, hasil peninjauan juga menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah infrastruktur yang membutuhkan peningkatan. Kondisi geografis Kabaena sebagai wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri, baik dari sisi distribusi material maupun keberlanjutan pembangunan.
Upaya identifikasi kebutuhan lanjutan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan tidak berhenti pada tahap proyek, tetapi benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Kehadiran unsur pimpinan daerah, legislatif, hingga aparat keamanan dalam kunjungan ini juga mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan wilayah kepulauan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Kabaena.
Di sisi lain, masyarakat berharap agar hasil kunjungan kerja semacam ini tidak berhenti pada evaluasi semata, tetapi diikuti dengan kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan sehari-hari. Akses jalan yang layak, pengelolaan aset yang transparan, serta dukungan terhadap desa menjadi harapan utama yang terus disuarakan.
Informasi terkait kegiatan ini juga dipublikasikan melalui rilis resmi pemerintah daerah, yang menegaskan komitmen Pemkab Bombana dalam memperkuat tata kelola aset dan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan lapangan, kunjungan kerja ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik serta mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan Bombana, khususnya Pulau Kabaena.(ds/Mdn/Ono)