Bombana Masuk Lima Besar Pengelolaan Keuangan Terbaik di Sultra
DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI -Upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah mulai menunjukkan hasil nyata di Kabupaten Bombana. Dalam ajang Harmoni Sultra 2026, daerah ini berhasil menembus lima besar dalam penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Pengumuman tersebut disampaikan pada malam penutupan kegiatan yang berlangsung di Kendari, Senin (27/4/2026). Bombana mencatat nilai IPKD sebesar 74,533, sebuah capaian yang menempatkannya di posisi kelima di antara seluruh daerah di provinsi tersebut.
Berdasarkan keterangan resmi pemerintah daerah yang diterima redaksi, penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Bombana dalam seremoni yang turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan pejabat lintas kabupaten/kota.
Capaian ini bukan sekadar angka administratif. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan instrumen penting yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan masuknya Bombana dalam lima besar, ada indikasi peningkatan kualitas tata kelola fiskal yang berdampak langsung pada kepercayaan publik.
Di tengah sorotan terhadap penggunaan anggaran daerah di berbagai wilayah, capaian ini menjadi sinyal positif bahwa penguatan sistem keuangan di tingkat lokal mulai berjalan ke arah yang lebih sehat. Transparansi dan akuntabilitas tidak lagi sekadar jargon, tetapi mulai tercermin dalam indikator kinerja.
Meski demikian, tantangan tidak berhenti pada penghargaan. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah tetap membutuhkan konsistensi, pengawasan, serta keterlibatan publik. Tanpa itu, capaian indeks berpotensi hanya menjadi prestasi sesaat tanpa dampak berkelanjutan.
Bupati Bombana, dalam pernyataan resminya, menyebut penghargaan tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa capaian itu akan dijadikan pijakan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik.
“Ini bukan tujuan akhir. Justru menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar lebih transparan dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa tata kelola keuangan bukan hanya urusan internal birokrasi, tetapi berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah pada akhirnya harus kembali dalam bentuk layanan, pembangunan, dan manfaat nyata bagi warga.
Dari perspektif publik, capaian IPKD seperti ini seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas layanan dasar. Masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan keuangan yang baik di atas kertas, tetapi juga merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari—mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Ajang Harmoni Sultra sendiri selama ini dikenal sebagai ruang promosi budaya dan pembangunan daerah. Namun, pemberian penghargaan seperti IPKD menunjukkan bahwa forum tersebut juga mulai menekankan aspek tata kelola pemerintahan sebagai indikator kemajuan daerah.
Dengan posisi lima besar ini, Bombana memiliki peluang untuk memperkuat reputasinya sebagai daerah dengan manajemen pemerintahan yang relatif baik di Sulawesi Tenggara. Namun, konsistensi akan menjadi kunci utama. Tanpa perbaikan berkelanjutan, capaian tersebut bisa dengan mudah tergeser oleh daerah lain yang lebih adaptif.
Ke depan, publik akan menilai bukan hanya dari penghargaan yang diterima, tetapi dari sejauh mana pemerintah daerah mampu menjaga integritas pengelolaan anggaran dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bukan diukur dari piala atau peringkat, melainkan dari kepercayaan masyarakat yang terus terjaga dan meningkat seiring waktu.(ds/Mdn/Ono)