Sinkronisasi Pembangunan Jadi Sorotan, Bombana Dorong Perencanaan Berbasis Kebutuhan Nyata
DINAMIKA SULTRA.COM, KOLAKA -Upaya menyatukan arah pembangunan lintas daerah kembali mengemuka dalam forum perencanaan tingkat provinsi. Di tengah tantangan ketimpangan program dan kebutuhan riil masyarakat, pemerintah daerah didorong untuk tidak sekadar menyusun agenda administratif, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak.
Hal itu menjadi salah satu benang merah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 yang digelar di Kabupaten Kolaka, Selasa (5/5/2026). Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota, untuk merumuskan arah pembangunan yang lebih terintegrasi.
Kehadiran sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, menandai pentingnya posisi forum ini dalam menentukan prioritas pembangunan ke depan. Selain itu, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, dan instansi vertikal turut ambil bagian dalam diskusi yang membahas isu-isu strategis daerah.
Dalam forum tersebut, perhatian tidak hanya tertuju pada daftar program, tetapi juga pada kualitas perencanaan itu sendiri. Bupati Bombana menekankan bahwa proses perencanaan harus berangkat dari kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar memenuhi prosedur formal.
“Perencanaan pembangunan haus berbasis data dan kondisi riil, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan klasik dalam tata kelola pembangunan daerah, yakni kesenjangan antara dokumen perencanaan dan realisasi di lapangan. Tidak jarang, program yang dirancang belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, terutama di sektor pelayanan dasar dan ekonomi.
Selain itu, isu sinkronisasi antarlevel pemerintahan juga menjadi sorotan. Dalam praktiknya, perbedaan prioritas antara pusat, provinsi, dan daerah kerap memunculkan tumpang tindih program atau bahkan celah kebijakan yang tidak efektif.
Bupati Bombana menilai bahwa Musrenbang seharusnya menjadi ruang strategis untuk menjembatani persoalan tersebut. Menurutnya, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan perlu diperkuat agar pembangunan berjalan lebih terarah.
“Sinkronisasi antarlevel pemerintahan masih menjadi tantangan yang harus diperkuat guna menghindari tumpang tindih kebijakan,” katanya.
Pembahasan dalam forum itu mencakup berbagai sektor penting, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Isu-isu tersebut dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
Dari perspektif daerah, keikutsertaan dalam Musrenbang bukan sekadar formalitas, melainkan peluang untuk memperjuangkan program prioritas. Pemerintah Kabupaten Bombana, misalnya, berupaya mendorong penguatan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Langkah ini dinilai penting, mengingat sektor-sektor tersebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas.
Di sisi lain, forum Musrenbang juga menjadi indikator sejauh mana pendekatan pembangunan berbasis partisipasi benar-benar dijalankan. Idealnya, hasil perencanaan tidak hanya mencerminkan kepentingan pemerintah, tetapi juga aspirasi masyarakat yang diserap melalui berbagai tahapan sebelumnya.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima redaksi, forum ini memang dirancang sebagai wadah penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Namun dalam praktiknya, efektivitas forum sangat bergantung pada komitmen para pemangku kepentingan dalam menerjemahkan hasil kesepakatan ke dalam program konkret.
Tanpa itu, Musrenbang berpotensi hanya menjadi agenda rutin tanpa dampak signifikan.
Karena itu, dorongan terhadap perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil menjadi krusial. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akurasi kebijakan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi pada penyusunan rencana, melainkan pada kemampuan memastikan setiap rencana benar-benar terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmen untuk terus terlibat dalam proses perencanaan yang lebih terbuka dan terarah. Namun pada akhirnya, ukuran keberhasilan tetap terletak pada sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan publik secara nyata dan berkelanjutan.(ds/Mdn/Ono)