Infrastruktur Jadi Fokus Reses Komisi V DPR RI di Bombana

DINAMIKA SULTRA.COM, BOMBANA — Upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bombana kembali menjadi perhatian dalam kunjungan kerja reses Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, Minggu (26/7/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Auditorium Tanduale, Kantor Bupati Bombana, dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan strategis yang dinilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Kunjungan tersebut dihadiri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah. Hadir pula sejumlah pimpinan balai teknis di bawah kementerian terkait, unsur Forkopimda, DPRD Bombana, perangkat daerah, para camat, lurah, kepala desa, serta tokoh masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Bombana memaparkan sejumlah usulan pembangunan yang diharapkan dapat memperoleh dukungan melalui program pemerintah pusat.

Fokus utama usulan mencakup peningkatan jaringan jalan, pembangunan dan rehabilitasi jembatan, penguatan sistem irigasi, penyediaan air bersih, sanitasi, hingga penanganan rumah tidak layak huni.

Bupati Bombana Burhanuddin menjelaskan bahwa Bombana memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan hingga kelautan.

Namun, menurutnya, pengembangan potensi tersebut masih membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar mampu memberikan dampak lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah ruas jalan strategis menjadi prioritas usulan daerah, antara lain Mulaeno–Toburi, Tampabulu–Toburi, Teppoe–Tampabulu–Tontonunu, Aneka Marga–Wumbubangka–Tembe, Tedubara–Pising di Pulau Kabaena, serta peningkatan ruas Laea–Tampabulu, Aneka Marga–Watu Watu, dan Lantari–Langadue.

Pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan Jembatan Tampabulu, Jembatan Poros Tedubara–Pising, rehabilitasi Jembatan Gantung Wambamolingku, hingga pembangunan jembatan penghubung menuju Pulau Masaloka.

Selain infrastruktur transportasi, pemerintah daerah turut mengajukan rehabilitasi daerah irigasi melalui Program Inpres Irigasi serta pembangunan Bendungan Sungai Poleang. Program tersebut dipandang penting untuk mendukung ketahanan air, meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus mengurangi risiko banjir di sejumlah kawasan.

Pada sektor pelayanan dasar, Bombana juga mengusulkan pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), peningkatan fasilitas sanitasi desa dan kelurahan, serta penanganan rumah tidak layak huni.

Menurut Burhanuddin, sebagian besar usulan tersebut telah dilengkapi dokumen teknis, dokumen lingkungan, dan kesiapan lahan sehingga siap diproses apabila memperoleh persetujuan pemerintah pusat.

“Kami berharap sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Bombana semakin kuat sehingga percepatan pembangunan dapat diwujudkan secara merata,” ujar Burhanuddin.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah akan menjadi bagian dari pembahasan bersama kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI.

Ia menegaskan bahwa fungsi reses tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan kebutuhan pembangunan daerah dapat diperjuangkan sesuai kewenangan pemerintah pusat.

“Semua usulan akan kami upayakan dan perjuangkan. Selama menjadi kewenangan pemerintah pusat dan memenuhi ketentuan yang berlaku, tentu akan kami kawal agar dapat direalisasikan secara bertahap,” kata Ridwan Bae.

Secara umum, kebutuhan infrastruktur masih menjadi salah satu tantangan utama bagi banyak daerah, termasuk Bombana. Ketersediaan jalan yang layak, jembatan penghubung, sistem irigasi yang berfungsi optimal, hingga akses air bersih merupakan faktor penting yang memengaruhi aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta mobilitas masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai memiliki peran strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.

Informasi mengenai kegiatan ini juga dipublikasikan melalui keterangan resmi Pemerintah Kabupaten Bombana. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan kementerian terkait agar berbagai program prioritas dapat direalisasikan secara bertahap dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bombana.(ds/Mdn/Ono)