Kolaka Siapkan 30 Ton Beras di Bulog untuk Penanganan Bencana
DINAMIKA SULTRA.COM, KOLAKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka, menyiapkan 30 ton Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dititipkan di Bulog Kolaka guna membantu masyarakat di desa yang terdampak bencana alam di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka Abbas, di Kolaka, Kamis, mengatakan bahwa pengadaan cadangan beras ini merupakan bentuk perhatian Pemkab Kolaka dalam menjamin ketersediaan pangan yang aman dan siap dimanfaatkan masyarakat ketika terjadi situasi darurat, seperti bencana banjir, tanah longsor, hingga kebakaran.
“Cadangan beras pemerintah daerah ini baru tahun ini dianggarkan sebesar Rp500 juta. Setelah dihitung, jumlahnya kurang lebih 30 ton dan dititipkan di gudang Perum Bulog dengan kemasan khusus pemerintah daerah,” kata Abbas.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme penyediaan CBPD dilakukan dengan cara Pemkab Kolaka membeli beras secara langsung dari Perum Bulog Kolaka menggunakan skema harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog.
Karena, lanjut Abbas, cadangan di Bulog Kolaka itu adalah cadangan nasional, pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk mengintervensinya, karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Dengan memiliki cadangan sendiri, Pemkab Kolaka punya kewenangan penuh untuk menggunakannya, baik untuk kebencanaan, penanganan daerah rawan pangan, maupun pengendalian inflasi daerah,” ujarnya.
Ia berharap dengan adanya cadangan beras milik daerah ini, ketika terjadi situasi darurat, seperti bencana kebakaran, banjir, maupun tanah longsor, Pemkab kini dapat langsung meminta Bulog menyalurkan beras sesuai kebutuhan wilayah terdampak.
“Jika terjadi apa-apa, beras kita sudah siap dan tidak ada lagi hambatan administrasi. Bupati tinggal memerintahkan Bulog untuk mengeluarkan lima atau 10 ton beras guna membantu masyarakat di desa yang terdampak,” sebutnya.
Selain untuk penanganan bencana alam, CBPD tersebut memiliki fleksibilitas penggunaan yang lebih luas dibanding cadangan beras nasional. Beras tersebut dapat disalurkan ke wilayah-wilayah yang masuk kategori rawan pangan, komunitas rentan, hingga intervensi pasar saat terjadi lonjakan harga.(ds/Ono)