PDIP: Kekeringan dan Karhutla Tidak Boleh Dianggap Bencana Tahunan
DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengingatkan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh dianggap sebagai bencana tahunan biasa.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah menuturkan kekeringan dan karhutla tidak boleh terus diperlakukan sebagai kejadian musiman yang baru ditangani setelah masyarakat kesulitan mendapatkan air atau ketika api sudah membakar kawasan hutan.
“Kami prihatin melihat saudara-saudara di berbagai daerah harus menghadapi krisis air, sementara pada saat yang sama kebakaran terjadi di sejumlah kawasan pegunungan,” ujar Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, kejadian seperti itu berulang hampir setiap musim kemarau sehingga yang harus diperkuat merupakan mitigasinya.
Dia mengimbau agar pemerintah daerah (pemda) jangan menunggu sampai sumur mengering atau hutan terbakar baru bergerak.
Pasalnya apabila setiap tahun desa yang mengalami kekeringan relatif sama, kata dia, persoalannya sebenarnya sudah bisa dipetakan.
Ia mengatakan tangki air sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat sehingga tugas ke depan yang harus dilakukan, yaitu memastikan pada tahun-tahun mendatang masyarakat di desa tersebut tidak terus menunggu tangki datang.
Disebutkan bahwa karhutla dan kekeringan saling berhubungan. Hutan merupakan penyangga kehidupan dan daerah tangkapan air.
“Kalau hulunya rusak, masyarakat di hilir akhirnya menerima dampaknya. Karena itu menjaga lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Said pun mengingatkan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar para kader di daerah bisa menjadi Pandu Ibu Pertiwi.
Dengan demikian ketika alam terluka, kata dia, kader tidak boleh hanya melihat, tetapi harus hadir, bekerja, dan ikut memulihkannya.
Selama beberapa bulan terakhir, ia mengungkapkan struktur dan kader PDI Perjuangan telah bergerak di berbagai wilayah dalam membantu masyarakat yang menghadapi kekeringan maupun karhutla, mulai dari penyaluran air bersih hingga memberikan bantuan logistik.
Salah satunya seperti di Bojonegoro, Jawa Timur, di mana anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri bersama jaringan partai telah menyalurkan sekitar 262 ribu liter air bersih ke 52 titik terdampak kekeringan.
Sementara di Kota Batu, Jawa Timur, struktur PDI Perjuangan membantu kebutuhan logistik petugas dan relawan yang menangani kebakaran Gunung Butak.
Ia menegaskan berbagai kegiatan kader tersebut bukan dimaksudkan untuk mengambil alih tugas pemerintah, melainkan wujud gotong royong sekaligus kesempatan untuk mengetahui langsung persoalan masyarakat.
Dia menilai Partai harus hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan, tetapi dari lapangan kader juga harus belajar kalau setiap musim kemarau kembali membawa tangki ke desa yang sama, berarti ada persoalan yang belum diselesaikan.
“Bantuan darurat harus berjalan, solusi permanennya juga harus dikerjakan,” kata Said.
Di sisi lain, Said berharap pemulihan kawasan hutan pasca kebakaran menjadi bagian dari penanganan.
Dengan begitu setelah api padam dan kondisi dinyatakan aman, perlu dilakukan evaluasi terhadap kerusakan vegetasi, habitat, sumber mata air, dan daerah tangkapan air, yang dilanjutkan dengan rehabilitasi berdasarkan kebutuhan ekologis masing-masing kawasan.
“Api padam bukan berarti pekerjaan selesai. Hutan yang terluka harus dipulihkan, sumber air harus dijaga, dan masyarakat yang terdampak harus dipastikan kembali mendapatkan akses air,” tuturnya.(ds/Antara)