Kolaka Siapkan Lahan 60 Hektare Dukung Pembangunan Batalyon TNI

DINAMIKA SULTRA.COM, KOLAKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), menyiapkan lahan seluas kurang lebih 60 hektare di Kelurahan Puundoho, Kecamatan Baula, guna mendukung percepatan pembangunan markas Batalyon TNI di daerah itu yang dijuluki Wonua Mekongga.
Bupati Kolaka Amri di Kolaka, Rabu, mengatakan bahwa kehadiran Batalyon TNI tidak hanya memperkuat aspek pertahanan dan ketertiban wilayah, tetapi juga memberikan dampak multiplier effect yang signifikan terhadap sosial kemasyarakatan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dari kurang lebih 800 anggota prajurit muda ini, pasti punya gaji dan tunjangan yang membuat perputaran ekonomi di Kolaka akan semakin menggeliat. Dan itu sekarang faktanya sudah terjadi dengan tumbuhnya UMKM di sekitar lokasi,” kata Amri.
Menurut Amri, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan jajaran TNI juga terbukti sangat membantu dalam berbagai penanggulangan bencana maupun kegiatan sosial di lapangan.
“Kemarin, ada 128 titik kebakaran lahan dan hutan di Kolaka, jajaran Batalyon itu membantu kami berkolaborasi untuk memadamkan api yang terdampak karhutla,” ujarnya.
Berdasarkan data ekonomi makro saat ini, Kabupaten Kolaka mencatatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi ketiga di Sulawesi setelah Morowali dan Makassar, yang salah satunya didukung oleh geliat ekosistem industri dan keberadaan pangkalan militer tersebut.
Progres pembangunan fasilitas Batalyon TNI di Kelurahan Puundoho dilaporkan telah menunjukkan perkembangan pesat, di mana fasilitas untuk Batalyon dilaporkan telah mencapai sekitar 90 persen, sementara fasilitas Brigade Infanteri (Brigif) masih juga dalam tahap pembangunan.
Kunjungan kerja Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kabupaten Kolaka juga menjadi momentum evaluasi penting.
Amri menyampaikan bahwa Menteri Pertahanan mengapresiasi perkembangan positif Kabupaten Kolaka di tengah ekosistem industri yang terus berkembang, sekaligus berpesan agar stabilitas keamanan wilayah tetap dijaga demi menjamin kepastian hukum bagi investor serta keberlanjutan lingkungan hidup.
“Beliau (Menteri Pertahanan) hanya berharap satu, kondusivitas wilayah harus tetap terjaga supaya ada kepastian hukum terkait dengan investasi, termasuk keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.(ds/Ono)