Komisi VIII DPR: Percepat Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji

Listen to this article
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang (tengah) disela kunjungan di Asrama Sudiang, Makassar. (ds/ANTARA/HO-Kemenag Sulsel)

 

DINAMIKA SULTRA.COM, MAKASSAR – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mempercepat penetapan istithaah kesehatan calon jamaah haji untuk mengantisipasi kehilangan kuota haji 2027.

 

“Langkah tersebut penting berkaitan dengan kepastian proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) berjalan lancar, sehingga kuota keberangkatan tidak terbuang,” kata Marwan Dasopang di sela kunjungannya di Makassar, Sabtu.

 

Menurut dia, kepastian kelayakan kesehatan harus segera diberikan agar calon jamaah memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pelunasan biaya haji.

 

Marwan mengatakan, DPR telah mendapatkan gambaran mengenai sejumlah kendala dalam proses penetapan istithaah kesehatan. Karena itu, diperlukan koordinasi lebih intensif antara Kementerian Haji dan Umrah dengan instansi terkait untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.

 

Ia menjelaskan, istithaah merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji secara menyeluruh, baik dari aspek kesehatan fisik dan mental, finansial, transportasi, waktu, maupun keamanan.

 

Dalam penyelenggaraan ibadah haji, pemenuhan persyaratan istithaah kesehatan menjadi salah satu ketentuan wajib sebelum calon jamaah dapat melakukan pelunasan Bipih.

 

Marwan menegaskan, persyaratan kesehatan tetap harus mengacu pada ketentuan Pemerintah Arab Saudi. Namun, sejumlah ketentuan yang dinilai masih memungkinkan untuk didiskusikan perlu dibahas bersama agar tidak menjadi penghambat bagi calon jamaah yang sebenarnya memenuhi persyaratan.

 

Selain persoalan kesehatan, DPR juga menyoroti potensi kuota haji di setiap provinsi tidak terserap secara optimal akibat keterlambatan pemeriksaan maupun persoalan administrasi. Padahal, calon jamaah yang telah masuk alokasi kuota seharusnya memiliki kesempatan untuk mempersiapkan keberangkatan.

 

Pemerintah sendiri telah menyiapkan dua tahap pelunasan Bipih untuk musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Pelunasan tahap pertama berlangsung hingga 10 Desember 2026, sedangkan tahap kedua dijadwalkan pada 16 hingga 31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota.

 

Marwan berharap mekanisme dua tahap tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memastikan seluruh kuota yang tersedia terisi oleh calon jamaah yang memenuhi persyaratan.

 

Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Kondisi geografis serta keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan dinilai dapat memperlambat proses pemeriksaan dan penetapan istithaah.

 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Marwan mendorong Kementerian Haji dan Umrah melakukan terobosan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, penguatan infrastruktur pelayanan kesehatan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

 

Ia juga meminta Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaji) memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pelayanan pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau seluruh calon jemaah, terutama yang berada di wilayah dengan akses terbatas.

 

Percepatan penetapan istithaah diharapkan tidak hanya memperlancar pelunasan biaya haji, tetapi juga memberikan kepastian keberangkatan lebih awal. Dengan demikian, calon jamaah dapat mempersiapkan diri secara optimal dan pemerintah mampu menghindari potensi kuota haji 2027 yang tidak terserap akibat persoalan teknis dan administratif.(ds/Antara)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar