Wagub Riau Meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting Mengoptimalkan Peran

DINAMIKASULTRA.COM, PEKANBARU – Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi dalam menurunkan prevalensi stunting di daerah itu dari 22,3 persen pada 2022 menjadi 14 persen pada 2024.

“Prevalensi Stunting Riau ditargetkan oleh Presiden Jokowi turun menjadi 14 persen tahun 2024 sehingga dalam 1 tahun di Riau harus bisa turun sebesar 2,7 persen untuk itu dibutuhkan kerja sama semua pihak bahu-membahu. Lakukan evaluasi dan semua kekurangan harus diperbaiki,” kata Edy Natar Nasution dalam keterangannya di Pekanbaru, Selasa.

Upaya penurunan prevalensi stunting di Riau dan berbagai daerah di Tanah Air, katanya, menjadi program strategis nasional dan seluruh Indonesia berlomba-lomba mendongkrak capaian target nasional 14 persen tahun 2024 sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Tugas ini bukan menjadi tanggung jawab satu pihak saja tetapi juga melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah terkait di antaranya Dinkes, Dinas Sosial dan Dinas Kelautan.

“Kita sudah bekerja sama selama empat bulan terakhir bersamaan dengan itu sudah dibentuk TPPS dan tidak ada kendala namun demikian perlu lebih ditingkatkan lagi koordinasi dan hasilnya tentu akan menjadi lebih baik lagi,” katanya.

Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia mengatakan pada 30 Maret 2022 Wagub Riau sudah menggelar rapat percepatan penurunan stunting di Riau dan semua bidang sudah bergerak namun demikian masih tetap dibutuhkan optimalisasi kerja sama bidang konvergensi, bidang data dan lainnya.

Masing-masing bidang, katanya, harus melaporkan capaian bidang masing-masing termasuk laporkan progres mana yang masih lemah yang membutuhkan dukungan untuk mengoptimalkannya lagi serta melakukan validasi data.

“Sekarang sudah ada yang validasi data terkait anak beresiko stunting dan bahkan beberapa kabupaten kota sudah melakukan pengukuran ulang, hingga audit kasus stunting, dengan tahap awal mengambil satu lokasi, untuk mendapatkan pendataan agar program intervensi jangka panjang dan jangka pendek bisa diterapkan,” katanya.

Audit stunting, katanya, antara meliputi kondisi gizi anak, gizi ibu hamil serta kondisi keuangan orangtua mereka yang miskin membutuhkan intervensi spesifik lebih maksimal lagi.

Ketua TPPS Riau Fachrurozin mengatakan perlu lebih dimaksimalkan lagi bagaimana layanan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bergizi bagi anak stunting dan ibu hamil kekurangan gizi, tablet tambah darah serta sanitasi air minum betul-betul diterima dan dimanfaatkan oleh keluarga berisiko stunting.(ds/antara)