KPU Mataram Gencarkan Sosialisasi Pemilu Untuk Tingkatkan Partisipasi
DINAMIKA SULTRA.COM, MATARAM – Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggencarkan kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum 2024 sebagai upaya meningkatkan angka partisipasi pemilih di daerah setempat.
“Tahapan sosialisasi Pemilu 2024 sudah kita mulai sejak 14 Juni 2022 dan akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga pemilu tiba,” kata Ketua KPU Kota Mataram M. Husni Abidin di Mataram, Selasa.
Menurut ia, sosialisasi mengenai tahapan Pemilu 2024 dilakukan secara bertahap dan masif kepada seluruh elemen masyarakat, baik itu pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan perempuan maupun pelajar sebagai calon pemilih pemula.
Sedangkan untuk kalangan-kalangan khusus, sosialisasi akan diberikan menjelang pelaksanaan pemilu. Misalnya, untuk warga Ahmadiyah, Panti Sosial Karya Wanita “Budi Rini”, panti jompo, an kalangan disabilitas.
“Harapan kami pada Pemilu 2024 tingkat partisipasi masyarakat bisa tetap stabil seperti Pemilu 2019 sebesar 82 persen atau meningkat jadi 85 persen. Jangan sampai turun,” ujarnya.
Sosialisasi pemilu juga dilakukan kepada pemilih pemula melalui beberapa sekolah. KPU mendorong para pelajar berperan aktif ketika sudah berusia 17 tahun dengan melakukan perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.
Mengenai KTP elekrtonik ini, lanjut Husni, KPU Kota Mataram juga telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat agar lebih aktif melaksanakan program jemput bola ke sekolah-sekolah dengan menyasar pelajar yang sudah wajib KTP.
“Tujuannya agar anak yang sudah usia 17 tahun bisa ber-KTP dan dapat menyalurkan hak pilihnya pada 14 Februari 2024,” katanya.
Selain itu, KPU Kota Mataram juga aktif melakukan penguatan demokrasi berbasis internal kepada para pelajar sekolah dalam proses pemilihan ketua OSIS di masing-masing sekolah, terutama tingkat SMA/sederajat.
Dalam kegiatan itu, para pelajar didampingi dan diberikan ilmu mengenai tahapan pemilihan ketua OSIS sesuai tahapan pemilu sehingga mereka bisa melaksanakan pemilihan dengan baik.
“Dengan demikian, secara tidak langsung mereka sudah bisa praktik menyalurkan hak demokrasi. Jadi, ketika pemilu nanti mereka sudah bisa menyalurkan hak suara dengan baik dan benar serta tidak menjadi golongan putih (golput),” katanya.(ds/antara)