Muna Barat Akan Bangun MPP Terintegrasi Dengan Bandung
DINAMIKA SULTRA.COM, MUNA BARAT – Penjabat Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.Stp., M.Si angkat topi atas Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diterapkan Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Hal ini disampaikan usai penandatanganan Kerjasama pelayanan publik berbasis elektronik beberapa hari lalu.
Bahri mengatakan kalau ini patut dijadikan contoh agar Kabupaten Muna Barat bisa menerapkan MPP seperti Pemkab Bandung, ucapnya, Kamis (20/10/2022).
Ia juga mengungkapkan, MPP Kabupaten Bandung mengintegrasikan pelayanan Publik yang terpusat sebagai tindak lanjut Perpres nomor 89 tahun 2021.
Direktur perencanaan anggaran keuangan daerah Kemendagri ini, menargetkan tahun 2023 akan mendirikan MPP yang terpusat di Bumi Praja Laworoku Desa Lakalamba.
Bahri berharap, kalau MPP sudah terbangun di Muna Barat, tentu akan mengintegrasikan semua jenis layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kementerian lembaga, khususnya instansi vertikal yang ada baik BUMN maupun BUMD.
“Seperti yang sudah dilakukan Pemkab Bandung, dan untuk Muna Barat, ini harus kita jadikan contoh dengan tujuan perbaikan tata kelola pemerintahan,”ucapnya.
Nah, kabar baiknya menurut Bahri, Pemkab Mubar dan Pemkab Bandung telah menandatangani MoU terkait kerja sama replikasi aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP),
“Dengan E-Absensi dan Kinerja, dipastikan para ASN kita hadir tepat waktu, apalagi kita sudah menaikkan TPP, ketika kita sudah tetapkan perkada 60% kinerja dan 40% kehadiran maka dengan ini kita akan gunakan E-Absensi yang akan terhubung langsung dengan Kabupaten Bandung yang akan berdampak pada pemberian TPP,” ungkap Bahri.
Foto bersama Pj. Bupati Mubar dan Pj. Bupati Bandung. (Foto: Abubakar).
Selain itu juga dalam konteks pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan di Kabupaten Muna Barat, pihaknya juga akan menerapkan sistem replikasi aplikasi Inovasi dan Kelitbangan (APIK) dan Sistem Informasi data pengendalian monitoring juga informasi pembangunan (SIDALMONEP)
Lebih lanjut kata Bahri, akan memanfaatkan APIK untuk memastikan SKPD melakukan inovasi, kemudian inovasi-inovasinya di fasilitasi oleh Bappeda dalam melaksanakan indikator terkait persyaratan inovasi yang di lakukan oleh setiap OPD, Untuk SIDALMONEP ini bertujuan agar mengetahui program kegiatan capaian fisik maupun keuangannya.
Selanjutnya adalah Probability yakni memastikan pengendalian proyek.
“Misalnya dalam proyek ini berapa realisasi fisiknya, realisasi keuangannya, sudah dikontak atau belum, dan bagaimana prosedur dalam pencairan uang muka dan lainnya sehingga kita tidak lagi bertatap muka dengan pihak-pihak ketiga cukup dengan menggunakan sistem dan ini akan dipakai oleh Kabag Pembangunan” tutupnya. (ds/abr)