DINAMIKASULTRA.COM,KENDARI-Pemerintah Kota Kendari bersama Bank Indonesia (BI) Sultra meluncurkan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) dan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Daerah (TP2DD) Kendari di Objek Wisata Pantai Nambo, Selasa.
“Dengan masyarakat menggunakan ETP dapat mengurangi risiko kebocoran anggaran,” kata Wali Kota Kendari, H Suslkarnain kadir, usai peluncuran tersebut.
Sulkarnain Kadir, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya keseriusan Pemkot Kendari dalam meningkatkan pelayanan berbasis teknologi kepada masyarakat.
“Tim dari program yang dibentuk ini kami harapkan dapat mendorong kemajuan daerah. Transaksi digitalisasi pelayanan ini tentunya akan memudahkan kita pelayanan dan transaksi akan mudah dilakukan,” kata Sulkarnain.
Ia menegaskan, pembentukan TP2DD dilakukan di Pantai Nambo karena daerah tersebut dicanangkan akan menjadi wilayah pertama yang akan memberlakukan TP2DD.
“Yang perlu diketahui lagi bahwa kegiatan yang diselenggarakan pada pagi hari ini tentu sangat relevan dengan visi kami pemerintah kota yakni mewujudkan kota Kendari menjadi kota layak huni berbasis ekologi, informasi dan teknologi,” katanya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Bimo Epyanto, mengatakan pembentukan TP2DD itu adalah langkah awal untuk meningkatkan kemajuan Kota Kendari terutama dalam berbasis teknologi.
“TP2DD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan stakeholder terkait untuk mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan ETP dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan,” katanya.
Dikatakan, dengan mendukung ETP tersebut maka dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami harapkan TP2DD yang dibentuk di Sultra ini dapat menjadi punggung ekonomi daerah terutama dalam situasi pandemi COVID-19,” katanya.
Menurut dia, transaksi elektronik juga sangat bermanfaat dalam situasi saat pandemi COVID-19 yang sekarang sedang dihadapi, ketika banyak dilakukan kebijakan supaya cepat namun pertemuan fisik dibatasi.
“Kegiatan ini juga bagian sosialisasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Diketahui sampai Januari 2021 saja sudah ada 33.000 pelaku usaha khususnya UMKM yang menggunakan QRIS sebagai alat pembayarannya. Secara nasional, 2021 ini ditargetkan 12 juta pengguna pembayaran elektronik, untuk di Sultra sendiri ditargetkan 69 ribu pelaku usaha yang menggunakan QRIS. Artinya, dari 33 ribu yang sudah ada berarti naik 100 persen,” pungkasnya.