DINAMIKASULTRA.COM,KENDARI-Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Baubau, Sulawesi Tenggara, bersama pemangku kepentingan di pelabuhan itu kembali menata prosedur tetap kerja terkait pengecekan penumpang di masa penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Pelaksana Harian Kepala Kantor UPP Kelas I Baubau Christiaan W Egam di Baubau, Jumat mengatakan pihaknya telah menggelar rapat konsolidasi bersama pemangku kepentingan yang ada di pelabuhan itu terkait penataan protap di masa PPKM.
“Rapat kemarin itu merupakan rapat konsolidasi sektor untuk menyatukan persepsi dalam melaksanakan kegiatan dalam mengamankan atau melaksanakan surat edaran dari Kementerian, Gubernur dan Walikota Baubau menyangkut PPKM di Baubau,” katanya.
Ia menyampaikan, kesimpulan pertemuan itu masing-masing institusi atau pemangku kepentingan yang ada di pelabuhan menata protap kerja yang lebih baik dan mengoreksi terhadap kekurangan-kekurangan.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor UPP Baubau ini menegaskan agar dapat mengantisipasi kelalaian atau force majeure terhadap lemahnya jaringan dalam validasi kelengkapan administrasi para pelaku perjalanan moda transportasi kapal laut.
“Makanya tindak lanjutnya (hasil rapat) itu dilaksanakan tadi malam ketika ada kapal Pelni,” ujar dia.
Informasi yang dihimpun, kedatangan armada KM Dobonsolo dari daerah timur seperti Sorong pada Kamis malam (29/7) itu mendapat pemantauan tim gabungan baik dari UPP, Satgas, KKP, Kodim 1413 Buton, dan Polsek KP3.
“Jadi tadi malam itu terevaluasi semua penumpang yang turun juga pekerjaan Satgas dan KKP. Bahkan semalam juga ada Pak Dandim, Kasdim, Kapolsek dan lengkap dari Satgas. Termasuk tim COVId-19 dari daerah lain ada yang datang menjemput masyarakatnya untuk pulang,” ujarnya.
Sejumlah penumpang tiba tersebut ada yang dari Buton Selatan, Buton, dan Baubau, termasuk juga terdapat yang akan menuju Kendari.
Pelabuhan sebagai pintu keluar masuk masyarakat harus terus dilakukan pemantauan apalagi ditengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Hal itu sebagai upaya bersama dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah yang sudah menelan korban jiwa.
“Prokes COVID-19 harus tetap jalan, dan PPKM dengan levelnya harus tetap diikuti. Kita (UPP) sebagai regultor paling tidak mengajak semua stakholder untuk bekerja lebih proaktif di lini kerja masing-masing,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk memahami dan menyadari program pemerintah bahwa penerapan prokes dengan adanya protap di pelabuhan sebagai upaya untuk menyelamatkan para penumpang itu sendiri.
“Tentunya masyarakat harus menyadari bahwa program pemerintah tentu untuk menyelamatkan rakyatnya. Sehingga diharapkan apa yang menjadi program pemerintah mari kita ikuti dan patuhi agar supaya COVID-19 yang ada bisa ditekan secara bersama-sama,” imbuhnya.