DINAMIKASULTRA.COM,TERNATE- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara saat ini menangani sekurangnya 938 balita kurang gizi sejak tahun 2020.
“Untuk data tahun 2020 angka kekurangan berat badan di daerah tersebut masih ditemukan 938 balita, kekerdilan 933 balita, sementara wasting 620 balita,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Malut, Renta Rego di Ternate, Senin.
Kemudian disusul Halmahera Timur dengan angka balita yang mengalami underweight 648 balita, stunting sebanyak 825 balita, serta wasting sebanyak 209 balita.
Begitu juga di Halmahera Barat angka underweight juga terbilang tinggi, atau sebanyak 516 balita, kekerdilan sebanyak 644 balita, serta wasting sebanyak 325 balita. Sementara Halmahera Utara angka kasus underweight sebanyak 348 balita, stunting sebanyak 391 balita, wasting sebanyak 245 balita.
Sedangkan untuk, Kota Tidore Kepulauan angka underweight sebanyak 253 balita, stunting sebanyak 258 balita, dan wasting sebanyak 172 balita. Begitu juga di kabupaten Pulau Morotai angka underweight ditemukan sebanyak 157 balita, stunting sebanyak 155 balita, serta wasting sebanyak 82 balita. Sementara Kota Ternate angka underweight sebanyak 118 balita, stunting sebanyak 130 balita, dan wasting sebanyak 54 balita. Halmahera Tengah angka underweight sebanyak 114 balita, stunting sebanyak 145 balita serta wasting sebanyak 70 balita, sedangkan Kabupaten Kepulauan Sula angka underweight sebanyak 38 balita, kekerdilan sebanyak 45 balita serta wasting sebanyak 15 balita.
Menurut Renta, data dari Dinas Kesehatan provinsi Malut di tahun 2020 balita yang ada di Malut sebanyak 95.051 orang, yang mengalami underweight sebanyak 3.146 balita atau 14.1%, sementara kekerdilan sebanyak 3.541 balita atau 16.0%, sedangkan wasting sebanyak 1.810 balita atau 8.2% dan balita yang mengalami kekurangan gizi tercatat dari balita yang umur 0 sampai 59 bulan.
Sehingga, di awal tahun 2021, Pemerintah Indonesia menargetkan angka Stunting turun menjadi 14 % di tahun 2024. Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala BKKBN, Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. (K) menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting oleh karenanya BKKBN Siap bekerjasama dengan berbagai Lintas Sektor dalam program, mengkampanyekan percepatan penurunan kekerdilan yang akan dilakukan melalui kegiatan berbagai kegiatan yang diadakan oleh masing-masing lintas sektor.
Dia menambahkan, BKKBN harus pastikan bahwa ibu hamil itu dia harus sehat, ibu hamil punya gizi juga harus cukup, kemudian saat melahirkan harus difasilitasi dengan kesehatan yang baik, kemudian usai melahirkan, perawatan apa yang dilakukan usai melahirkan.
Begitu pula, untuk usia kehamilan yang terlalu dekat juga rentan atau mempengaruhi terjadinya kekurangan gizi pada anak, baik underweight, stunting maupun wasting. penting dilakukan pemahaman kepada ibu-ibu soal sektor KB, usia jarak anak yang terlalu dekat juga sangat membahayakan ibu. Kemudian dari sisi ekonomi sangat memberatkan keluarga, kemudian kualitas janin, sebab belum masuk masa pemulihan yang cukup, ibu sudah hamil lagi tentu kualitas janin yang kedua ini pasti menurun.
BKKBN mengharapkan seluruh lembaga dapat bekerja sama dalam program kampanye percepatan penurunan kekerdilan ini, agar dapat mengadvokasi dan mengkampanyekan kepada masyarakat akan pentingnya mencegah kelahiran bayi-bayi kekerdilan di dalam keluarga dengan cara menyiapkan betul remaja putri yang akan menikah harus sehat. Ibu-ibu yang akan menambah anaknya harus sehat, agar Indonesia bebas kekerdilan.(ds/antara)